2 Kabupaten di Ujung Timur NTB Dukung Pembebasan Biaya Penempatan CPMI
-
Mataram, BP2MI (11/3) - UPT BP2MI Mataram menerima sambutan yang hangat dari Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri dan Wakil Bupati Dompu, H. Syahrul Parsan dalam kunjungan yang dilakukan pada Senin (8/3/2021) dan Selasa (9/3/2021). Koordinasi dua Kabupaten di ujung timur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut dalam rangka sosialisasi kepada Pemerintah Daerah di Provinsi NTB terkait penerapan pembebasan biaya penempatan bagi CPMI sebagaimana Peraturan BP2MI No.9 tahun 2020. Kesempatan tersebut juga dimanfaatkan UPT BP2MI Mataram guna menyampaikan informasi terkait rencana kunjungan dan rapat terbatas Kepala BP2MI dengan para Kepala Daerah Provinsi NTB pada 30 dan 31 Maret 2021.
Koordinasi dimulai dengan kunjungan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Bima pada 8 Maret 2021. Kepala UPT BP2MI Mataram, Abri Danar Prabawa , berkesempatan untuk bertatap muka langsung dengan Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri. Bupati Bima menyambut baik implementasi dari Peraturan BP2MI No.9 tahun 2020 tersebut dan mengapresisasi sinergi yang telah dibangun antara Pemerintah Daerah Bima dengan UPT BP2MI Mataram dalam pelayanan penempatan dan pelindungan PMI selama ini. “Semua penanganan PMI asal Kabupaten Bima pasti kami koordinasikan dengan Pemerintah Daerah, melalui Disnakertrans, baik terkait data kepulangan PMI, penanganan permasalahan, maupun program-program pemberdayaan yang dapat disinergikan,” terang Abri Danar.
Terkait implementasi Perban No. 9 tahun 2020, Bupati Bima mengharapkan UPT BP2MI Mataram untuk terus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait pembebasan biaya penempatan CPMI dan penanganan permasalahan yang CPMI/PMI. Disampaikan juga bahwa Kabupaten Bima akan segera membahas lebih lanjut terkait pengalokasian anggaran bagi pelatihan dan sertifikasi CPMI.
Pemerintah Kabupaten Bima juga sangat mengapresiasi kinerja BP2MI Mataram terutama dalam penanganan permasalahan CPMI/PMI asal Kabupaten Bima.
Selanjutnya, pada 9 Maret 2021, UPT BP2MI Mataram melakukan audiensi dengan Wakil Bupati Dompu, H. Syahrul Parsan. "Pemerintah Daerah Kab. Dompu saat ini ingin membenahi kualitas sumber daya manusia masyarakat Dompu, salah satunya dengan meningkatkan kompetensi kerja masyarakat," ungkap Parsan. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Dompu telah mengalokasikan anggaran biaya pelatihan bagi CPMI yang akan bekerja ke Luar Negeri, dimana hal tersebut telah sesuai dengan implementasi Peraturan BP2MI Nomor 9 tahun 2020 sekaligus sebagai upaya Pemerintah Daerah meningkatkan kapasitas PMI dan siap untuk bekerja pada sektor-sektor terampil. "Ke depannya kami juga berencana membangun Balai Latihan Kerja (BLK) yang akan mendukung rencana peningkatan kompetensi masyarakat Kab. Dompu," pungkas Parsan.
Abri Danar menanggapi, “Kami sangat mengapresiasi Pemerintah Daerah Dompu yang telah sigap untuk mengalokasikan anggaran biaya pelatihan bagi CPMI, hal ini akan mendorong untuk perbaikan potret PMI asal Dompu, yang sebelumnya bekerja pada sektor informal saat ini berkesempatan untuk mengisi peluang kerja di sektor terampil.”
Audiensi yang juga melibatkan Disnakertrans Kab. Dompu ini juga membahas mengenai kegiatan yang bisa dilaksanakan bersama dengan BP2MI seperti kegiatan pemberdayaan serta sosialisasi bersama. Bupati Kab. Bima dan Wakil Bupati Kab. Dompu mengharapkan dukungan BP2MI terkait informasi peluang kerja di luar negeri agar dapat melakukan pemetaan potensi CPMI di daerahnya sekaligus sebagai upaya pencegahan keberangkatan PMI secara nonprosedural. Kedua kunjungan tersebut ditutup dengan pernyataan dari Bupati Bima dan Wakil Bupati Dompu terkait dukungan kelembagaan UPT BP2MI Mataram. ** (Humas/UPT BP2MI Mataram/CW/PE)