Jakarta, BP2MI (12/5) - Pemerintah terus bekerja keras dalam memberikan pelayanan kepada para Pekerja Migran Indonesia (PMI) di masa pandemi corona virus 2019 (Covid-19), dalam hal ini Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) terus bekerja sama dengan instansi pemerintah lainnya untuk penanganan Covid-19.

Deputi Perlindungan BP2MI, Anjar Prihantoro mengatakan BP2MI tidak bekerja sendiri dalam penanganan PMI yang terdampak wabah Covid-19. Koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, dan pihak terkait lainnya terus dilakukan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi CPMI/PMI.

Dalam pemulangan PMI dari luar negeri, BP2MI berkoordinasi dengan Otoritas Bandara dan Kementerian Kesehatan untuk memeriksa kesehatan PMI begitu tiba di Indonesia. BP2MI memfasilitasi pemulangan bagi PMI bermasalah (PMI-B) ke daerah asalnya.

“Bagi PMI-B yang dipulangkan oleh Perwakilan RI hingga bandara utama, kami fasilitasi pemulangannya sampai ke daerah asal. Sementara PMI yang pulang secara mandiri, kami fasilitasi hanya sampai debarkasi dan memastikan mereka pulang sesuai protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah,” ucap Anjar dalam webkusi yang diselenggarakan oleh Migrant Care, Selasa (12/05/2020).

BP2MI juga memfasilitasi PMI yang kesulitan pulang ke daerah asal akibat adanya kebijakan Permenhub Nomor 25 Tahun 2020. PMI yang transit akan diberikan tempat tinggal sementara di Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) milik Kementerian Sosial sampai adanya jadwal transportasi ke daerah asal. Pelayanan penyediaan transportasi juga diupayakan dengan berkoordinasi bersama Kementerian BUMN. Dalam hal ini, Perum Damri akan membantu pemulangan PMI di daerah Jawa. 

Berdasarkan data SISKOTLKN yang terintegrasi dengan SIMKIM dan data penanganan oleh Gugus Tugas Covid-19, total PMI yang sudah pulang ke Indonesia selama 1 Januari-10 Mei 2020 mencapai 129.2020 PMI. Sementara itu, PMI yang diproyeksikan akan pulang karena kontrak kerja yang berakhir pada Mei-Juni 2020 ada sebanyak 34.300 PMI.

“Kami sudah membentuk Satgas Covid-19 di Lingkungan BP2MI untuk pendataan secara real time dan penanganan yang lebih cepat di berbagai titik pelayanan kami di 33 UPT,” ucap Anjar.

Sementara itu, BP2MI juga sudah merancang berbagai program untuk CPMI/PMI yang terdampak Covid-19. Adapun program yang akan dilakukan, yakni penyediaan data PMI low-skilled untuk mendapatkan Jaring Pengamanan Sosial, seperti program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Bansos Presiden, Bantuan Tanggap Darurat dari Kementerian Sosial, serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa bekerja sama dengan Kementerian Desa dan PDTT. Disamping itu, pendataan PMI low-skilled juga akan diberikan untuk Program Kartu Pra Kerja bekerja sama dengan Kemenko Perekonomian dan Program Padat Karya bekerja sama dengan Kementerian PUPR.

Tidak hanya itu, penanganan PMI Purna yang terdampak Covid-19 juga diberikan melalui pemetaan usaha Purna PMI untuk disampaikan kepada kementerian terkait guna mendapatkan relaksasi kredit usaha rakyat (KUR) dan pelatihan wirausaha secara daring dengan Kementerian Koperasi dan UKM.

Senada, Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Luar Negeri (PPTKLN) Kementerian Ketenagakerjaan, Eva Trisiana mengatakan pihaknya sedang menyiapkan program bantuan bagi Calon PMI yang gagal penempatan dan PMI yang pulang akibat dampak Covid-19. Pihaknya sedang merancang program-program pelatihan bersama dengan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas).

“Kami juga turut berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan di daerah dan pengurus Desmigratif untuk terus menyosialisasikan upaya hidup sehat dan hidup bersih untuk langkah preventif penyebaran Covid-19 kepada para PMI yang pulang ke Indonesia,” tutur Eva.*** (Humas/Jes)