Jakarta, BP2MI (28/10/2020) - Baru genap 6 bulan Benny Rhamdani menjabat sebagai Kepala BP2MI sejak dilantik pada 15 April 2020 lalu. Dalam pandangan Benny Rhamdani, negara yang menganut sistem demokrasi seperti Indonesia, sangat jelas dan tegas diatur dan dijamin dalam konstitusi UUD 1945, hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

"Namun demikian, karena kondisi objektif bahwa penyediaan lapangan pekerjaan belum bisa disediakan negara seluruhnya. Hal inilah yang kemudian warga negara Indonesia melakukan pilihan untuk pekerja di luar negeri menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Namun demikian, menjadi tugas dan kewajiban negara untuk memfasilitasi dan memberikan pelindungan bagi PMI yang bekerja di luar negeri", tegasnya.

BP2MI menghadapi berbagai tantangan untuk memberikan pelindungan PMI secara menyeluruh. Meskipun masih sangat pendek usia jabatannya, politisi yang juga dikenal sebagai aktivis 98 banyak melakukan gebrakan-gebrakan, terutama dalam memberantas sindikat di dunia migran. 

Keseriusan tokoh Sulawesi Utara ini dalam melahirkan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada pelindungan PMI membuat gerah para oknum yang selama ini mengambil keuntungan besar dari bisnis kotor pengiriman PMI secara ilegal. Tidak hanya pada masalah pemberantasan sindikat, Benny juga mengeluarkan peraturan dalam bentuk Peraturan BP2MI yang membebaskan biaya penempatan bagi calon PMI, khususnya untuk sektor domestik dan rentan. 

Benny mengindentifikasi dengan jeli, berdasarkan masukan dari kalangan pegiat masyarakat sipil bahwa biaya-biaya yang dibebankan kepada calon PMI melalui hutang-hutang yang menjerat dan jauh di luar kewajaran inilah yang selama ini membuat PMI kita pupus mimpinya untuk membuat keluarganya lebih sejahtera.

Sosok yang dikenal dengan sebutan "Brani" ini memang berani, tidak pernah pantang mundur melakukan pembelaan terhadap rakyat kecil, bahkan jauh sebelum dirinya dilantik sebagai Kepala Badan. 

Oleh karenanya sangat wajar dan tidak mengherankan bila ia dianugrahi 'The Rising Star Of Democracy' pada urutan kedua dari 4 tokoh yang menerima dalam kategori yang sama. Keempat tokoh nasional tersebut antara lain: Bambang Soesetyo-Ketua MPR RI; Agus H. Yudhoyono-Ketua Umum Partai Demokrat;  dan Ahmad Syaiku-Presiden PKS. Pemberian anugrah ini bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda dan bagian dari tokoh-tokoh Teladan Demokrasi Award 2020. 

"Para tokoh Teladan Demokrasi dibutuhkan sebagai bintang penuntun untuk membawa Indonesia ke jalur demokrasi yang diidealkan. Demokrasi yang bukan hanya semata prosedural namun yang lebih penting demokrasi substantif", tutur Pemimpin Redaksi Teropong Senayan, Rihad Wiranto.

Dalam penuturannya, event nasional Teropong Democracy Award (TDA) 2020 digagas media Teropong Senayan secara virtual, Rabu (28/10). Iaa menuturkan, selama 2020, ketahanan demokrasi di Indonesia diuji oleh sejumlah tantangan yang sempat menimbulkan gejolak.

"Para tokoh-tokoh inilah harapan demokrasi Indonesia ke depan", pungkasnya.*** (Humas BP2MI)