Garut, BP2MI (27/2) - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani, Senin, 27/2/2023), saat menghadiri Sosialisasi Implementasi Kolaborasi Penurunan Angka Pengangguran melalui Gerakan Tenaga Kerja Berkarya (GENTRA KARYA) di Harmoni Hotel, Kabupaten Garut, Jawa Barat (Jabar) mengajak pemerintah daerah terus meningkatkan kolaborasi.

"Luar biasa kegiatan sosialisasi hari ini yang dihadiri seluruh kepala desa se-kabupaten Garut. Hadir pula para camat dan pimpinan SKPD, memang inilah era kolaborasi. Tidak akan sukses dan berhasil program pelindungan Pekerja Migran Indonesia jika ini hanya dilakukan pemerintah pusat. Pemda Garut telah memulai ini, apalagi dengan mengalokasikan dana pelatihan PMI sebesar Rp 10 miliar untuk tahun 2023 ini, saya beri hormat setinggi-tingginya pada Bupati Garut, Pak H. Rudy Gunawan, dan Wakil Bupati H. Helmi Budiman," kata Benny.

Tidak hanya itu, Benny mengajak semua hadirin yang mengikuti sosialisasi tersebut agar menghentikan gerakan sindikat penempatan ilegal pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari desa. Hal itu perlu dilakukan sehingga pencegahan terhadap praktik calo dapat diantisipas secara terstruktur dan sejak dini. Insiden kekerasan yang terjadi di luar megeri, tambah Benny, merupakan cerminan dari sikap banyaknya penyelundupan ilegal PMI.

"Pemerintah desa harus pastikan jika ada warganya yang berurusan untuk berangkat ke luar negeri, harus ditanya apakah warga tersebut bekerja secara legal atau tidak. Ini menjadi standar dan harus kita lakukan secara bersama-sama. Tidak sedikit PMI yang diberangkatkan ilegal, dan 89% mereka karena tidak mendapat pelindungan negara, maka rentan mengalami penganiayaan di luar negeri," ujar Benny tegas.

Benny menyampaikan di hadapan 550 peserta, bahwa untuk menghadang semua mafia yang mau menguasai penempatan PMI, maka pemerintah hadir memberi fasilitas istimewa bagi seluruh PMI. Politisi ini menyampaikan transformasi besar telah dilakukan BP2MI. Pembenahan terus-menerus dilakukan, yang bertujuan mengangkat derajat PMI.

"Upaya memotong mata rantai sindikat dilakukan, terbukti dengan hadirnya negara dalam memberikan fasilitas VVIP bagi PMI. Pelindungan dari ujung rambut sampai ujung kaki sebagaimana yang diperintahkan Presiden Jokowi telah saya kerjakan. Saya juga tak lelah mengimbau pemerintah daerah agar menjalankan amanat Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan PMI. Terlebih pasal 42, perihal tugas pemerintah desa. BP2MI kini mengalami kemajuan signifikan, kami membangun fasilitas VVIP, mengeluarkan kebijakan keberpihakan terhadap PMI dan keluarganya," tutur Benny.

Kepala BP2MI juga menyampaikan keprihatinannya atas kejadian diskriminatif yang merugikan PMI. Benny menceritakan perilaku pemalakan PMI yang pernah terjadi di era jahiliyah sebelum dirinya memimpin lembaga tersebut.

"Pemda Garut telah memberi contoh. Pertama kali di Indonesia, pemda menggelar kegiatan yang melibatkan kepala desa sebanyak ini. Nah, tadi juga saya tayangkan video tentang dua wajah kondisi, itu fakta yang dialami PMI. Ada penderitaan yang dialami PMI. Ada perlakuan istimewa dari Negara. PMI terkendala yang dianiaya karena diberangkatkan secara ilegal. Maka, BP2MI mengambil sikap perang terhadap sindikat. Kasihan korbannya Ibu-ibu. Ayo kita hentikan kejahatan kemanusiaan yang terjadi," kata Benny.

Sementara itu, Bupati Garut, H. Rudy Gunawan, menyampaikan apresiasi terhadap gebrakan BP2MI di bawah kepemimpinan Benny Rhamdani. Menurutnya Pemda Garut telah mengalokasikan anggaran, juga berkomitmen mengadopsi sistem pengelolaan data yang ada di BP2MI yaitu command center. 

"Kami akan melakukan integrasi data PMI. Dan saya terinspirasi dari ruangan yang ada di BP2MI. Di mana saat kami para Bupati, Wali Kota di saat itu hadir menandatangani MoU, kami diperkenalkan Pak Benny ruangan command center BP2MI. Semua data PMI terpantau di situ. Selain itu, semangat dan komitmen Pak Benny, serta BP2MI secara umum dalam keberpihakan. Pelindungan PMI sangat luar biasa dan Pemda Garut siap bersinergi. Kami menetapkan anggaran di tahun ini sebesar Rp 10 miliar untuk pelatihan PMI," tutur Rudy.

Hadir dalam kegiatan ini di antaranya Bupati Garut, Wakil Bupati, H. Helmi Budiman, Danrem Jawa Barat, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat Rachmat Taufik Garsadi. Kadis Nakertrans Kabupaten Garut, seluruh Kepala SKPD, Kepala Desa dari 421 Desa, 21 Kelurahan, dan 42 Camat. ** (Humas/Am)

-