Jakarta, BP2MI (6/7) – Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menggelar rapat pada Rabu (6/7), terkait persiapan agenda kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Diantaranya yaitu agenda FGD kolaborasi pencegahan dan penanganan PMI Non-Prosedural.

Rapat Koordinasi Teknis (Rakernis), Employment Business Meeting dan Launching tahun penempatan. Rapat dihadiri Kepala BP2MI Benny Rhamdani, Deputi Bidang Penempatan Dan Pelindungan Kawasan Asia Dan Afrika, dan seluruh pejabat esselon ll di lingkungan BP2MI.

Selaku Kepala Badan, Benny memboboti forum FGD yang akan digelar pada Juli 2022 ini. Benny sudah menentukan tema, dari beberapa tema yang diajukan panitia pelaksana. Benny mengatakan, Tema yang dipilih harus strong dan menantang. 

“Tema ini harus mengajak semua pihak untuk terlibat. Karena FGD ini di latarbelakangi PMI unprosedural yang masih marak terjadi. Hubungannya dengan BP2MI yaitu keterbatasan anggaran yang kita tidak mampu ditangani secara komprehensif," ujar Benny di Aula KH. Abdurrahman Wahid, kantor BP2MI, Jakarta Selatan. 

Jika bicara komitmen masalah PMI Nonprosedural, tambah Benny, pendekatannya adalah tindak pidana perdagangan orang (TPPO), ada undang-undangnya. Dimana pada undang-undang, yang bertanggung jawab TPPO itu adalah 24 K/L dan BP2MI hanya salah satu bagian. BP2MI di urutan 23. 

"Bagaimana dengan PMI nonprosedural? Siapa yang melakukan pencegahan? Pemulangan tanggung jawab siapa? Diamana pencegahan dan pemulangan ada konsekuensi biaya yang ditanggung," kata Benny.

Benny melanjutkan bahwa adanya PMI terkendala yang pulang ke Indonesia dengan segala permasalahannya ditanggung BP2MI. Bicara undang-undang, Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan pekerja yang terdaftar dan prosedural. 

Terkait Rakernis, Benny mengungkapkan Rakernis ini menjadi forum evaluasi. Ia berharap UPT tidak hanya memahami 9 Program Prioritas BP2MI, tapi juga melaksanakan program-program tersebut. 

“Kerja cepat dipusat harus diikuti juga di daerah. Begitu juga dengan merespon permasalahan yang ada di daerah harus direspon dengan cepat. Agar juga cepat terselesaikan," kata Benny.

Kedepannya, Benny menginginkan adanya perubahan pada nomenklatur UPT. Begitu juga dengan tampilan kantor UPT-UPT di daerah. Nomenklatur harus ada keseragaman. Begitu juga dengan tampilan kantor. Jika namanya keren dan kantor keren, orang penasaran. Lalu mencari tau apa yang ada di dalamnya.

Terakhir, Kepala BP2MI berpesan untuk panitia, agar semua agenda dipersiapkan dengan baik agar semua agenda yang direncanakan dapat berjalan lancar. Baik dari kepanitiaan, anggaran, lokasi, narasumber dan rundown acara. 

"Kalau kita bicara sebuah event, panitia harus jelas. Siapa melakukan apa, kemudian anggaran harus detail perkomponen per-item, kesiapan tempat sesuai kebutuhan dan representatif. Kesiapan pihak lain juga diperhatikan. Terkait kesiapan acara, hingga rundownnya. Apakah sudah menjawab semua kebutuhan dalam acara itu atau belum. Dan juga perhatikan detail sampai tayangan apa yang ditayangkan,” ujar Benny tegas. ***(HUMAS/TDW/AA)