Jakarta, BP2MI (6/7) - Kepala BP2MI, Benny Rhamdani kembali menggalang dukungan untuk memberantas sindikasi penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural. Kali ini, Benny mendatangi Kantor Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), yang disambut oleh Sekretaris Komisi Keadlian-Perdamaian dan Pastoral Migran dan Perantau KWI, Romo Eka Aldilanta, dan Sekretaris Eksekutif KWI, Romo Ewaldus, Pr, Jakarta (6/7/2020).

"BP2MI mengutamakan perlindungan bagi PMI, karena itu kami menaruh perhatian terhadap pemberantasan mafia atau sindikasi penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural. Pekerjaan ini tidak dapat kami lakukan sendiri, diperlukan kerja sama dari berbagai pihak. Untuk itulah kami datang ke KWI hari ini," jelas Benny. 

Benny mengungkapkan bahwa yang akan diberantas oleh BP2MI adalah mafia penempatan PMI nonprosedural yang berkomplot dengan oknum-oknum tertentu, sedangkan para PMI adalah warga negara VVIP (very very important person) yang wajib dilindungi dari berbagai masalah di luar negeri, termasuk perdagangan manusia.

"Menurut data yang ada dalam sistem BP2MI, sejumlah 3,7 juta PMI telah menyumbang remitansi bagi negara sebesar Rp 195,6 Trilyun. Namun berdasarkan data World Bank, jumlah PMI di dunia sebanyak 9 juta orang. Berarti ada sekitar 5,7 juta PMI yang tidak terdata sehingga berada di luar radar perlindungan negara," lanjut Benny.

Jika jumlah PMI yang tidak terdata tersebut menjadi PMI prosedural, tentu akan lebih banyak menyumbangkan devisa bagi Negara, bukan masuk ke kantong para mafia sindikasi penempatan PMI nonprosedural yang tidak bertanggungjawab.

"BP2MI akan meluncurkan Satgas Pemberantasan Sindikasi Penempatan PMI Nonprosedural pada Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus 2020 nanti sebagai bentuk upaya untuk memerdekakan PMI. Dan kami mengajak seluruh instansi, LSM, serta lembaga keagamaan untuk bergabung," lanjut Benny.

Hal ini ditanggapi positif oleh Romo Eka dan segenap pengurus KWI, yang menyatakan kesiapannya untuk bekerjasama dan mendukung penuh kegiatan pemberantasan mafia sindikasi tersebut. 

“Sebagai organisasi keagamaan, kami juga memiliki kepedulian terhadap masalah pekerja migran. Selama ini kami juga telah melakukan berbagai kegiatan untuk mendukung dan mendampingi para pekerja migran, termasuk keluarganya. Keprihatinan masyarakat menjadi perhatian gereja," ungkap Romo Eka.

Ditambahkan pula bahwa bentuk dukungan masyarakat ini dilakukan KWI bagi siapa saja. Karena jika masyarakat tidak diberdayakan, maka ada kemungkinan mereka meninggalkan daerahnya dan mencari jalan untuk bekerja ke luar negeri secara nonprosedural, tanpa perlindungan dari negara.

Untuk itu Benny menjelaskan, dengan adanya pertemuan ini diharapkan BP2MI dan KWI dapat berkoordinasi serta bekerjasama dalam memberantas mafia sindikasi, sekaligus memberdayakan pekerja migran dan keluarganya.

"Kami harap ke depannya kita dapat bekerjasama, baik dengan BP2MI di Pusat maupun dengan 23 UPT BP2MI di daerah seluruh Indonesia," tutup Benny. ** (Humas/MIT/cie)