Tuesday, 16 April 2024

Berita

Berita Utama

BP2MI Siap Melayani dan Memfasilitasi Pemulangan PMI

-

00.03 24 March 2020 1450

-

Jakarta, BP2MI (24/03/2020) – Ditengah merebaknya wabah virus Corona (COVID-19), Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) terus berupaya memfasilitasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah (PMI-B) di bandara maupun pelabuhan.

Deputi Pelindungan BP2MI, Anjar Prihantoro mengatakan pemulangan PMI-B ini merupakan bentuk pelayanan publik, tapi tetap harus dilakukan sesusai protokol penanganan kasus penyebaran virus Corona (COVID-19) yang berlaku. Khususnya di pintu masuk negara seperti bandara, pelabuhan dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dalam mengantisipasi Covid 19 dan harus mendeteksi dini PMI yang melakukan perjalanan yang diduga sakit.

"Informasi dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Baru menyebutkan bahwa akan dilakukan Deportasi 122 PMI dari Depot Imigrasi Pekan Nenas, Johor Malaysia yang rencana pemulangannya dilakukan dalam dua hari yaitu 24 dan 25 Maret 2020 melalui pelabuhan Batam Center Kepulauan Riau", ungkap Anjar.

Anjar juga mengatakan untuk pemulangan hari Selasa, 24/03/2020, sebanyak 81 orang dengan rincian 46 orang laki-laki, 33 orang perempuan dan 2 anak-anak. Mereka yang dipulangkan dari pelabuhan Pasir Gudang, Johor Malaysia melalui pelabuhan  Batam center. Untuk pemulangan tanggal 25 Maret 2020 berjumlah 41 orang dengan rincian 34 orang laki-laki, 2 orang perempuan dan 5 anak-anak.

Lebih lanjut Anjar mengatakan, BP2MI melalui BP3TKI di wilayah perbatasan selalu berkoordinasi dan bekerjasama dengan stakeholders terkait, salah satunya bersinergi dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), Pemerintah Provinsi, Kabupaten serta TNI dan Polri, untuk melakukan pengawasan dan penanganan PMI-B.

"Saya menghimbau kepada teman-teman diperbatasan untuk tetap siaga mengatur jadwal piket untuk penanganan pemulangan PMI. Dan selalu menggunakan alat pelindung diri (APD) dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan, serta menjaga kesehatannya agar pelayanan publik tetap berjalan," kata Anjar. **** (Humas/Aff)