Cirebon, BP2MI (7/6 ) - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani, memanfaatkan hari libur akhir pekan dengan membuka lanjutan roadshow Preliminary Education (Prelim) di dua Kota sekaligus, yakni Semarang dan Cirebon, pada Minggu (5/6/2022).

Agenda prelim Semarang digelar di Amanda Hills Resort Bandungan, pada pukul 10.00 WIB dilanjutkan dengan prelim Cirebon di Hotel Grand Dian pada pukul 16.00 WIB, dengan total peserta berjumlah 400 Calon Pekerja Migran Indonesi (CPMI) Program Government to Government (G to G) Korea Selatan sektor manufaktur dan perikanan. Sebelumnya, pada Sabtu (4/6/2022), prelim sukses digelar di Graha Kinasih, Yogyakarta yang diikuti oleh 200 CPMI. 

Giat di dua kota dalam sehari merupakan rangkaian Prelim yang dilaksanakan secara marathon di lima kota, yakni Yogyakarta, Semarang, Cirebon, Depok dan Surabaya dengan jumlah total peserta berjumlah 1.125 CPMI.

Benny mengatakan, percepatan pelayanan yang dilakukan oleh BP2MI termasuk melalui agenda Prelim dan pemberangkatan PMI secara massif,  merupakan buah dari modifikasi dan terobosan kebijakan di era kepemimpinannya. 

“Glorifikasi gelaran Prelim dan pelepasan para CPMI ke negara penempatan memang saya perintahkan untuk dilakukan secara massif. Ini untuk menunjukkan kepada publik bahwa kalian, para PMI, bukanlah orang sembarangan, bukan orang-orang yang tidak punya kompetensi, justru kalian adalah putra putri terbaik, dan harga diri bangsa yang bergelar pahlawan devisa,” ungkap Benny.

Benny melanjutkan, negara pada prinsipnya harus senantiasa hadir dan menjalankan fungsinya untuk menyediakan kebutuhan rakyat. Bagi para PMI khususnya program G to G, kehadiran negara ditunjukkan melalui upaya BP2MI untuk mereduksi biaya proses penempatan yang harus dikeluarkan oleh PMI.

“BP2MI bukanlah Lembaga dengan anggaran yang besar, namun kami senantiasa berupaya untuk optimal menunjukkan kehadiran negara bagi rakyatnya, serta tidak kalah dari swasta. Kami berkomitmen untuk menggratiskan biaya prelim dan karantina bagi PMI. Untuk menghindarkan para CPMI dari jeratan mafia ijon dan rente, kami telah menggandeng BNI dalam program Kredit Tanpa Agunan (KTA) BNI dengan plafon pinjaman mencapai 40 juta rupiah dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) PMI dengan plafon mencapai 100 juta rupiah. Langkah progresif ini tentu saja mendapat banyak perlawanan dari para mafia ijon dan rente yang selama ini menghisap para PMI. Tapi kami telah berkomitmen untuk membubarkan pesta pora para lintah darat,” ujar Benny.

Benny berujar, dirinya serta jajaran di BP2MI tidak akan berhenti untuk berada pada ritme kerja yang tinggi dalam melaksanakan pelayanan penempatan dan pelindungan bagi PMI.

“Kemarin, hari Sabtu, saya bertatap muka dengan 200 CPMI, hari ini saya berada di Semarang dan Cirebon untuk bertemu dengan total 400 CPMI. Besok saya akan membuka Prelim di Depok bagi 400 CPMI serta melepas 300 CPMI yang akan terbang ke Korea Selatan. Tidak ada hari libur untuk melayani PMI. Kami bahkan telah meluncurkan Whatsapp Quick Response, untuk segera menjawab pertanyaan dan kesulitan dari rekan-rekan CPMI Korea Selatan, 24 jam dalam 7 hari,” ungkap Benny diikuti tepuk tangan para CPMI.

Wakil Kepala BNI Regional Jawa Tengah, Muhammad Jauhari, memuji langkah BP2MI yang dengan sistematis berhasil mewujudkan kemudahan dan kesejahteraan para CPMI. Ia mengatakan, BNI juga tengah berupaya menyediakan kemudahan melalui produk-produk layanan untuk membantu transaksi keuangan para PMI.

“Pertama-tama, kami mengapresiasi perjuangan Pak Benny Rhamdani beserta jajaran di BP2MI, sehingga program KTA dengan BNI dapat berjalan. Dalam upaya mendukung program ini, kami telah meluncurkan produk Taplus PMI dengan fitur mobile banking. Sehingga para PMI yang nantinya bekerja di Korea Selatan, tetap dapat melakukan transaksi keuangan di Indonesia, seperti membayar BPJS, membeli tiket pesawat, token listrik dan lain sebagainya,” terang Jauhari.

Menyinggung Program KTA BNI, Jauhari menjelaskan bahwa kredit pembiayaan penempatan dapat dipergunakan untuk proses persiapan bekerja ke luar negeri, meliputi visa, pembiayaan pelatihan, hingga paspor, dengan besaran yang akan dikonsultasikan dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BP2MI sesuai domisili CPMI.

“Kami juga sangat mengharapkan kepada rekan-rekan untuk senantiasa disiplin serta menjaga klancaran pembayaran kredit. Karena itu akan berdampak pada kredibilitas rekan-rekan PMI sekalian. Suatu saat nanti ketika telah pulang dari luar negeri dan hendak membuka usaha di daerah asal, hal tersebut tentu akan sangat menentukan,” tuturnya. **(Humas/AH/Aff)