Wednesday, 27 October 2021

Berita

Berita Utama

Cegah PMI Nonprosedural, BP2MI Susun SOP Mikro Pengelolaan Sistem dan Strategi Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran

-

00.09 21 September 2021 240

Cegah PMI Nonprosedural, BP2MI Susun SOP Mikro Pengelolaan Sistem dan Strategi Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran

Jakarta, BP2MI (21/9) – Direktorat Sistem dan Strategi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melaksanakan Focus Group Disscusion (FGD) terkait penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Mikro pengelolaan sistem dan strategi penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di lingkungan BP2MI. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula K.H. Abdurrahman Wahid, kantor pusat BP2MI, Jakarta, Selasa (21/9/2021).

Kegiatan ini dibuka oleh Direktur Sistem dan Strategi Penempatan Dan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah, Sukarman. Ia menyampaikan bahwa ada beberapa poin yang perlu diperhatikan dalam membentuk SOP Mikro berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

"Dalam penyusunan SOP Mikro ini, perlu diperhatikan beberapa hal, salah satunya yaitu fungsi terkait pencegahan penempatan nonprosedural dan pelindungan PMI. Selain itu, SOP Mikro ini harus dapat dengan mudah dipahami oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. Substansi dari SOP Mikro juga dapat dirangkum dari berbagai sumber dan konsep. Selaku penanggung jawab diskusi hari ini, saya berharap seluruh peserta dapat berpatisipasi aktif dalam penyusunan SOP Mikro di lingkungan BP2MI,” jelas Sukarman.

Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah BP2MI, Achmad Kartiko, juga memaparkan tujuan dari kegiatan diskusi ini.

“Saya harap SOP Mikro dapat tersedia untuk bidang penempatan, pelindungan, dan pemberdayaan bagi PMI dan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) Kawasan Eropa dan Timur Tengah. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu adanya sinergi multi stakeholders dalam tata kelola pelindungan PMI dan keluarga,” jelas Achmad Kartiko.

Masih dilanjutkan Kartiko, bahwa penguatan peran Pemerintah Daerah adalah sesuai mandat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

"Salah satu hal yang tidak kalah penting selain yang saya sebutkan tadi adalah terkait pembebasan biaya penempatan untuk negara-negara di kawasan Eropa dan Timur Tengah,” tambah Achmad Kartiko.

Diskusi kemudian dilanjutkan dengan agenda penyampaian pedoman SOP sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. Lebih lanjut, disusun usulan judul dari SOP Mikro dan sampling diskusi pembuatan SOP Mikro. Dari diskusi tersebut, disepakati bahwa akan ada buku sebagai pedoman atau panduan dalam kegiatan penempatan, pelindungan, dan pemberdayaan di Direktorat Sistem dan Strategi Strategi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah.

Hadir dalam kegiatan ini seluruh staf Direktorat Sistem dan Strategi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Asia dan Afrika; Direktorat Sistem dan Strategi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik; serta perwakilan dari PT Visuda Karya Sejati sebagai narasumber. * (Humas/CLN)