Semarang, BP2MI (10/4) - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menghimbau kepada Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) untuk tidak mudah terpengaruh berita bohong (hoax) yang beredar di media sosial tentang kebijakan pembebasan biaya penempatan (zero cost).

"Jangan mudah terpengaruh dengan berita bohong (hoax) di media sosial. Saya tegaskan, tidak benar bahwa zero cost artinya semua dibebankan kepada  majikan, dan tidak benar jika penutupan penempatan ke Taiwan karena zero cost," ucap Benny saat dialog bersama Calon PMI Korea dan Jepang, P3MI dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) di BLK Semarang 1, Sabtu (10/4/2021).

Penutupan penempatan PMI tersebut, lanjut Benny, bukan karena adanya kebijakan Pembebasan Biaya, melainkan pandemi Covid-19 yang masih melanda Indonesia, bahkan dunia hingga saat ini.

Benny juga menyampaikan bahwa LPK merupakan mitra strategis pemerintah sebagai tempat pelatihan untuk calon PMI.

"Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) adalah mitra strategis Pemerintah, dalam hal ini BP2MI. Karenanya, fungsi LPK harus jelas melakukan pelatihan untuk Calon PMI, bukan berperan melakukan penempatan sebagaimana P3MI. Dan bila LPK menjalankan fungsinya dengan baik, kita siap memberikan fasilitasi dan bantuan. Ini penting dan sangat strategis. Ini merupakan wujud kerjasama yang menguntungkan, semua pemangku kepentingan harus mendukung," jelas Benny 

Saat dialog berlangsung, Benny melihat ada keceriaan dan kegembiraan yang sangat luar biasa dari Calon PMI yang akan berangkat bekerja ke luar negeri. Kepada para CPMI, Benny berpesan untuk belajar yang baik sehingga bisa memiliki skill untuk bekerja di luar negeri.

"Saya meminta kepada para LPK, P3MI jangan bermain-main dengan Calon PMI. Jika ada yang main-main, menempatkan PMI secara ilegal maka akan kami tindak tegas. Kami akan melakukan tugas sesuai Undang-Undang," ujarnya.

Benny menambahkan, sebagai mitra strategis BP2MI, tidak mungkin negara men-zholimi bisnis P3MI. BP2MI akan mendukung penuh jika dilakukan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Kebijakan BP2MI tentu kebijakan yang baik dan mencerminkan pelindungan kepada PMI. 

"Jangan ragu, Pemerintah tidak mungkin menghalangi Calon PMI bekerja di luar negeri. Seperti kebijakan pembebasan biaya misalnya. Pembebasan Biaya merupakan bukti nyata hadir, dukungan dari Pemerintah untuk PMI." ujarnya. 

Selain berdialog di BLK Semarang 1, Kepala BP2MI juga berkesempatan melakukan sesi tanya jawab dengan para Calon PMI di BLKLN milik swasta, PT Arni Family di Kab. Ungaran dan PT Graha Mitra Balindo di Kab. Kendal.*** (Humas/MH/SD)