Timor Tengah Selatan, BP2MI (27/8) – Sebagai tindak lanjut dari diskusi yang telah dilakukan beberapa hari sebelumnya, Direktorat Sistem dan Strategi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melakukan kick off untuk Sekolah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berlokasi Amanatun Selatan, Nunleu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada hari Jumat (27/8/2021).

Sekolah PMI ini digagas oleh Direktur Sistem dan Strategi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik, Servulus Bobo Riti, yang juga merupakan peserta PKN Tingkat II Angkatan XII LAN RI, bersama dengan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Badan Narkotika Nasional (BNN). Acara peresmian dari sekolah ini rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 9 September 2021.

“Sekolah PMI merupakan instrumen alternatif dan informal yang digerakkan oleh para PMI purna atau PMI, baik prosedural maupun non-prosedural, guna menumbuhkan kesadaran akan dampak buruk dari penempatan ilegal dan penyalahgunaan narkotika saat bekerja di negara penempatan," ujar Servulus.

Pemilihan Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), lanjut Servulus, sebagai lokasi Sekolah PMI dilatari oleh hasil pengamatan dengan dukungan data yang memadai bahwa prevalansi warga asal Kabupaten TTS untuk bekerja ke luar negeri, khususnya di Malaysia, sangat tinggi namun kebanyakan melalui jalur non-prosedural yang diatur oleh sindikat penempatan ilegal PMI.

Servulus menjelaskan, provinsi NTT dikenal luas sebagai salah satu wilayah kantong PMI yang mengandalkan jaringan kekerabatan dengan Malaysia sebagai negara tujuan utama. Salah satu temuan dari penelitian disertasi oleh Servulus Bobo Riti terkait migrasi orang Flores ke Malaysia (dikenal luas sebagai orang Timor di Malaysia), menemukan bahwa pada tahun 1939 terdapat sekelompok kecil orang asal Adonara yang merantau ke Sabah melalui Nunukan. Sejak keberhasilan kelompok berisi lima orang tersebut, aliran orang Flores untuk bekerja di berbagai sektor di Malaysia terus bertumbuh.

Sejalan dengan migrasi tradisional tersebut, berbagai permasalahan sosial juga muncul, baik di daerah asal maupun di tempat mereka bekerja di Malaysia. Pergerakan tradisional orang NTT pergi-pulang ke Malaysia mencapai puncaknya pada era tahun 1990-an di mana pemerintah Indonesia mulai melakukan pelembagaan secara struktural terkait penempatan dan pelindungan PMI.

Merujuk pada data yang diperoleh dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) BP2MI NTT untuk data jumlah kasus yang menimpa PMI asal NTT periode tahun 2018 hingga 2020, dari total 1.225 kasus, sebanyak 1.152 orang adalah penempatan non-prosedural. Untuk data pemulangan jenazah PMI periode 2018 hingga Juli 2021, dari 387 jenazah PMI, sebanyak 271 orang adalah non-prosedural. Terkait PMI yang dideportasi dari wilayah akreditasi Perwakilan RI Tawau sepanjang tahun 2017 hingga 2020, dari total 6.664 PMI deportan, sebanyak 1.314 orang diantaranya adalah PMI terkait kasus narkotika dan tidak menutup kemungkinan PMI asal NTT. Data tersebut mencerminkan kondisi umum bahwa prevalansi PMI asal NTT untuk bekerja di Malaysia masih amat tinggi dengan pemilihan jalur non-prosedural yang juga tetap tinggi.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, BP2MI bersama BNN dan Pemerintah Kabupaten TTS telah melakukan pembahasan program kerja bersama pelindungan PMI dari bahaya sindikat  penempatan ilegal PMI dan penyalahgunaan narkotika di kalangan PMI. Program kerja bersama tersebut diadopsi dari terobosan Servulus Bobo Riti, yakni “Kabupaten Bebas dari Rekrutmen Ilegal PMI dan Bersih Narkoba” atau “Kabari PMI Bersinar” dengan didirikannya Sekolah PMI di Timor Tengah Selatan, NTT.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten TTS, Christian Tlanone; Kepala UPT BP2MI Provinsi NTT, Siwa; Camat Amanatun Selatan, Yoppy Tahun; Sekretaris Desa Nunleu, serta pengurus Sekolah PMI yang merupakan PMI purna dan beberapa tokoh masyarakat. * (Humas/CLN)

-