Semarang, BP2MI (25/5) - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani, menggelar rapat pimpinan (rapim) secara daring. Rapim yang dihelat, Rabu (25/5/2022) ini membahas skema, mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), di UPT BP2MI Semarang, Jawa Tengah.

"Awalnya, BP2MI mengajukan permintaan anggaran PEN sebesar Rp 85 miliar yang nantinya akan digunakan untuk pembiayaan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) program Government to Government (G to G), baik ke Korea Selatan, Jepang, dan Jerman, yang tertunda pemberangkatannya akibat penutupan negara penempatan dikarenakan Covid-19. Alokasi anggaran PEN semula rencananya diperuntukkan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang sudah berangkat dan harus membayar sendiri dan CPMI yang belum berangkat hingga Desember 2022," papar Benny yang ditemui di ruang rapat Unit Pelaksana Teknis (UPT) BP2MI Wilayah Jawa Tengah.

Ternyata, lanjut Benny, dana yang disetujui adalah Rp 55 milyar. "Oleh karena itu, kita fokuskan penggunaan dana PEN ini pada para Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang belum berangkat ke negara penempatan, dan sementara masih untuk G to G Korea Selatan. Untuk Jepang dan Jerman masih menunggu rekomendasi dari Menko Perekonomian, sebelum ditelaah secara teknis," ujarnya.

Benny menginstruksikan kepada seluruh peserta rapim untuk segera menyusun strategi dan mengalkulasikan skema penggunaan dana PEN secara tepat. "Segera buat tim dan rapatkan apa saja hal-hal substantif yang harus dipersiapkan," pesan Benny.

Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Suwedi, memaparkan, dana PEN tersebut rencananya akan dialokasikan untuk beberapa hal. "Dana PEN yang telah disetujui senilai Rp 55 miliar direncanakan akan fokus untuk Preliminary Education dan pemberangkatan CPMI program G to G ke Korea Selatan," terang Suwedi.* (Humas/CLN)

-