Jakarta, BP2MI (23/6) - Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Asia dan Afrika BP2MI, Agustinus Gatot Hermawan, melaksanakan kegiatan Seminar Implementasi Proyek Perubahan (Proper) Pelatihan Kepemimpinan Nasional tingkat 1, Angkatan 52 Tahun 2022, Kamis (23/6/2022).

Kegiatan seminar yang diselenggarakan bersama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) tersebut, membahas tentang proyek pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan cara berkolaborasi dengan organisasi masyarakat di daerah.

Deputi Gatot memaparkan laporan proyeknya yang berjudul ‘Perlindungan Kolaboratif Antara BP2MI Dengan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Dalam Mewujudkan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Yang Paripurna’.

“Kita mencatat beberapa realita PMI pada saat ini, diantaranya adalah Pelindungan PMI yang kurang optimal, tingginya penempatan CPMI ilegal, PMI Purna yang tidak dapat memanfaatkan hasil remitansinya secara produktif, serta belum adanya kolaborasi antara BP2MI dengan organisasi kemasyarakatan,” tuturnya kepada Coach, Ir. Ambar Rahayu, serta Penguji, Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, yang keduanya berasal dari LAN.

Dengan catatan tersebut, Gatot menggagas proyek perubahan dengan nama ‘Kolaborasi Perlindungan PMI’ atau disingkat sebagai KOPER PMI. Harapannya adalah, terwujudnya perlindungan PMI yang paripurna, melalui kolaborasi dengan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda dan seluruh stakeholder di seluruh negeri.

“Ada 3 alasan dari keterlibatan organisasi kemasyarakatan pemuda dalam pelindungan PMI yaitu Jaringan akses mereka hingga ke lapisan masyarakat tingkat bawah; Kemudahan dalam pendekatan secara kultural, kekeluargaan, maupun agama; dan penyesuaian implementasi program sesuai dengan karakter daerah masing-masing,” jelas Gatot.

Kepala BP2MI, Benny Rhamdani, menyampaikan pesan dan dukungan kepada Deputi Gatot, bahwa salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh PMI adalah sindikat calo yang menjerumuskan para Calon PMI (CPMI). 

“Proyek Kolaborasi Perlindungan PMI ini, sejalan dengan 9 Program Prioritas BP2MI, searah pula dengan amanat dari Presiden Jokowi untuk melindungi PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki. Penanganan PMI yang tersebar di dunia sebanyak 4.4 juta tidak dapat diselesaikan sendiri. Ini adalah era kolaborasi dengan berbagai pihak yang berwenang, termasuk organisasi kemasyarakatan pemuda. Saya dan seluruh jajaran BP2MI mendukung, dan mengharapkan proyek ini akan lanjut di implementasikan ke seluruh UPT BP2MI seluruh Indonesia,” tegasnya.

Proyek Kolaborasi Perlindungan PMI ini telah berjalan sejak Mei 2022, dan telah melahirkan kesepakatan dari berbagai pihak, seperti Organisasi Pemuda Katolik Nusa Tenggara Timur (NTT), Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Adat Lampung Timur, serta pihak-pihak lain yang berada di daerah.

Rangkaian video testimoni dari stakeholder terkait di daerah, turut mendukung dan mengapresiasi proyek kolaborasi ini. Beberapa dari stakeholder tersebut seperti, Pemkab Flores Timur; Kejaksaan Negeri Kab. Flores Timur; Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Lampung Timur; Anggota DPRD Lampung Timur; Forkompimda Larantuka, Pengadilan Negeri Larantuka, dan lain sebagainya.

Dr. Tri Widodo Wahyu selaku penguji dari LAN menyambut baik proyek yang digagas oleh Deputi Gatot. Ia mengapresiasi proyek Kolaborasi Perlindungan PMI ini, terlebih kolaborasi ini dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia, seperti NTT, Lampung, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, dan sebagainya.

“Seperti yang dijelaskan Bapak Deputi, daerah tersebut merupakan pilihan pilot project yang tepat, karena termasuk daerah yang mempunyai tingkat penempatan ilegal PMI yang tinggi. Adapun tindak lanjut berikutnya adalah monitoring dan hasil evaluasi proyek kolaborasi ini, hal tersebut tentunya membutuhkan waktu tambahan pada perencanaan proyek secara keseluruhan,” pungkasnya. ** (Humas/MH/MIF/BJG)

-