Mataram, BP2MI (11/6) – Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Sosialisasi Pencegahan PMI Nonprosedural dengan menggandeng Kementerian Luar Negeri (Kemlu).

Digelar di Kantor Desa Masbagik Selatan, Kabupaten Lombok Timur, Kamis (9/6/2022), sosialisasi dihadiri 50 orang audiens, yang terdiri dari Kepala Desa di Kecamatan Masbagik, Bhabinsa dan Bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat, serta aparat desa.

Camat Masbagik, Muhidin dalam sambutannya, menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi seperti ini sangat penting untuk menambah pemahaman para kepala desa terkait prosedur penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri. 

Senada dengan Camat Masbagik, Kapolsek Masbagik, Eril menyampaikan tidak semua aparat penegak hukum atau Bhabinsa dan Bhabinkamtibmas memahami prosedur bekerja ke luar negeri, sehingga kegiatan sosialisasi seperti ini sangat bagus dan diharapkan dapat rutin dilaksanakan. 

Dalam kesempatan berbeda, Kepala UPT BP2MI Wilayah NTB, Abri Danar Prabawa menyampaikan tujuan UPT BP2MI Wilayah NTB menggandeng Kemlu dalam sosialisasi ini.

“Kami UPT BP2MI Wilayah NTB menggandeng Kemlu dalam kegiatan sosialisasi ini, agar masyarakat Lombok Timur sebagai kantong PMI nomor satu di NTB, dapat menerima informasi tentang pelindungan WNI dan PMI, khususnya ketika bekerja di luar negeri, masalah yang sering dihadapi, serta upaya pemerintah dalam memfasilitasi permasalahan yang dihadapi,” ujar Abri.

Tak hanya itu, Abri juga mengimbau agar para CPMI dapat bekerja sesuai dengan skill yang dimiliki. “Pastikan dokumennya lengkap dan jangan mudah termakan bujuk rayu calo yang memberikan iming–iming gaji besar dan proses cepat. Itu menyesatkan,” imbuhnya.

Sementara itu, Narasumber dari Direktorat Pelindungan WNI Kementrian Luar Negeri (Kemlu), Baihaqi menyampaikan betapa pentingnya pelindungan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) sebelum bekerja ke luar negeri. Adapun peran kepala desa sangat penting untuk melakukan interview secara langsung, agar memastikan dokumen yang dimiliki dipergunakan sebagaimana mestinya.

”Kalau masyarakat Indonesia, warga NTB khususnya bekerja sesuai prosedur dan dokumennya lengkap, ketika ada masalah kami gampang untuk bisa difasilitasi penyelesaian masalahnya. Tapi rata-rata mereka yang mengalami masalah adalah yang berangkat tidak sesuai prosedur, dokumennya nggak lengkap,” ujar Baihaqi.

Di forum yang sama, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Lombok Timur, Akbar Ismail, menjelaskan pentingnya jaminan keselamatan pada saat bekerja. Salah satu dokumen yang harus dimiliki PMI adalah BPJS Ketenagakerjaan, yang manfaatnya akan diterima ketika PMI mengalami sakit. ** (Humas/UPT BP2MI Wilayah NTB)

-