Cilegon, BP2MI (17/6) – Unit Pelaksana Teknis Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UPT BP2MI) Wilayah Banten lakukan rapat lanjutan dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon guna membahas MoU dan rencana kerja sama (RKS) dengan Pemkot Cilegon terkait penyelenggaraan pelatihan bahasa bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon, Kamis (16/6/2022). Rapat ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya antara Kepala UPT BP2MI Wilayah Banten, Joko Purwanto dengan Walikota Cilegon, Helldy Agustian pada tanggal 1 Juni 2022 di Kantor Walikota Cilegon. Walikota Cilegon berharap warganya memiliki keterampilan berbahasa asing agar dapat bersaing dalam mengisi lowongan kerja di luar negeri sebagai salah satu alternatif untuk mengurangi angka pengangguran di Kota Cilegon. 

Dalam sesi diskusi, Kabag Perencanaan Sekda Kota Cilegon, Lina Komalasari menyarankan agar pembahasan MoU ini didahului dengan proses inventarisasi program kerja antara BP2MI dengan Pemkot Cilegon melalui Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pendidikan sehingga nantinya program-program kerja yang beririsan dapat dituangkan dalam MoU dan RKS antara BP2MI dengan Pemkot Cilegon. 

“MoU dan RKS sebaiknya difokuskan pada program kerja yang sudah matching, sehingga akan fokus dan lebih mudah dalam pelaksanaan setiap tahunnya,” ujar Lina. 

Selaras dengan saran Lina, Dinas Pendidikan Kota Cilegon yang diwakili oleh Mulyana juga mendukung penuh rencana program ini sesuai dengan mandat dari Walikota Cilegon dan berharap ada pertemuan kembali untuk merumuskan hal-hal yang sifatnya lebih teknis dalam rangka penyusunan draft MoU dan RKS tersebut.

Sementara itu, Grace, Perwakilan Bappeda Kota Cilegon, menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan kebutuhan anggaran seperti dibutuhkannya proposal atau pengajuan penyelenggaraan pelatihan bahasa yang lebih rinci untuk diajukan dalam rapat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta tersampaikan informasi terkait perencanaan durasi pelatihan dan angka target CPMI yang akan mengikuti pelatihan. 

"Selain itu juga diperlukan mekanisme penjaringan peserta pelatihan agar tepat sasaran, sehingga segala sesuatunya dapat terukur dan memiliki capaian kinerja yang jelas," imbuh Grace.

Mengakhiri rapat, Plt. Kepala Disnaker selaku pimpinan rapat menyampaikan akan ada pembahasan teknis lebih lanjut  antara UPT BP2MI Wilayah Banten, Disnaker, dan Dinas Pendidikan Kota Cilegon dalam menyusun draft MoU dan RKS. 

Rapat tersebut dipimpin oleh Plt. Kepala Disnaker dan dihadiri oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkot Cilegon: Biro Hukum Setda Kota Cilegon, Bappeda Kota Cilegon, Dinas Pendidikan Kota Cilegon, Perwakilan BLK Kota Cilegon, dan UPT BP2MI Wilayah Banten yang diwakili oleh Subkoordinator Penyiapan Penempatan, Dadi Mulyadi serta Subkoordinator Kelembagaan & Pemasyarakatan Program, Berliandy Haryono. ** (Humas/UPT BP2MI Wilayah Banten)

-