Semarang, BP2MI (09/04) - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mendorong Pemerintah Kab./Kota di Jawa Tengah untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). 

"Fungsi Pemerintah Daerah sesuai UU No. 18/2017 adalah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi PMI. Jadi, pembangunan SDM-nya disini, tidak hanya formal tapi informal juga perlu dilakukan. Untuk itu bantuan pemerintah Kab./Kota menjadi sangat berarti," jelas Gubernur Ganjar dalam kegiatan Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Sosialisasi UU No. 18/2017 BP2MI Bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan dan Bupati/Walikota se-Jawa Tengah di kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Jumat (9/4).

Oleh karena itu, lanjut Ganjar, Pemerintah Daerah perlu menyiapkan diri, karena memiliki kewajiban untuk melatih, mengawasi, dan menyelesaikan persoalan terkait PMI. "Apabila ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan, kita siap untuk berkoordinasi dan melapor ke Pemerintah Pusat dan Kementerian, sehingga semua bisa diselesaikan," ujarnya.

Terlebih lagi, berdasarkan data Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Sisko P2MI), Jawa Tengah termasuk dalam provinsi dengan jumlah penempatan PMI kedua tertinggi di Indonesia dalam 5 tahun terakhir yaitu 252.861 PMI, yang berasal dari 5 Kab./Kota terbesar yaitu Cilacap, Kendal, Brebes, Banyumas, dan Pati, dengan 5 negara penempatan terbesar yaitu Hongkong, Taiwan, Malaysia, Singapura, dan Korea Selatan.

"Selain itu, di masa pandemi Covid-19, urusan pemulangan PMI juga cukup banyak. Ini adalah tanggung jawab, jika tidak ada anggaran, tidak ada akses, kita bisa berkoordinasi. Jadi ada spirit gotong-royong," papar Ganjar.

Gubernur Ganjar juga mengajak Pemerintah Kab./Kota untuk aktif menggunakan media sosial dan juga berinteraksi secara langsung dengan masyarakat, termasuk PMI.

"Dalam komunikasi publik yang sangat terbuka saat ini, jangan ragu untuk membagikan nomor telpon. Sekali-kali juga bisa menyapa dan mengobrol dengan PMI melalui Instagram Live. Cara berkomunikasi seperti ini, kita bisa mendapatkan informasi yang real dan tidak direkayasa," ungkap Ganjar.

Dalam acara Rakortas ini, Kepala BP2MI juga menyerahkan Piagam Apresiasi Fasilitasi Penyelenggaraan Rakortas kepada Gubernur Jawa Tengah, dimana dalam kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan BP2MI di 5 provinsi, hanya Jawa Tengah yang langsung dihadiri oleh Gubernurnya. *** (Humas/SD)