Jakarta, KemenP2MI/BP2MI (8/11) – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI Abdul Kadir Karding menerima Puspita Martha International Beauty School di kantor kementerian, Jumat (8/11/2024). Dalam kesempatan ini, Karding mengapresiasi Martha Tilaar Group yang melengkapi legalitas sebagai LPK/LKP untuk menempatkan kerja ke luar negeri sesuai undang-undang. Menurutnya, penempatan resmi dan mengirim tenaga terampil sesuai dengan arahan Presiden Prabowo.

“Apresiasi terhadap Martha Tilaar Group yang banyak melahirkan banyak lulusan di bidang kecantikan. Penempatan resmi pekerja migran terampil dari Martha Tilaar Group otomatis sejalan dengan arahan dari Presiden Prabowo, yakni menghentikan eksploitasi dan mendorong penempatan pekerja terampil untuk menaikkan devisa,” ucap Karding di sela-sela pertemuan. 

Menteri Karding ingin menjajaki kerja sama dengan Martha Tilaar Group yang juga ternyata melatih siswa-siswinya untuk membuka wirausaha sendiri seperti salon, make up artist, hairdresser dan sebagainya, dalam program pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna.

“Izin, kelak saya akan berkunjung ke tempat pelatihan Martha Tilaar Group untuk meninjau bagaimana contoh LPK dan pemberdayaan yang tepat, sekaligus sebagai bahan pertimbangan bagaimana menyidak LPK yang nakal,” tegas Karding. 

Pengelola Puspita Martha International Beauty School, Wulan Tilaar menyebutkan, lembaga ini fokus pada bidang kecantikan dan spa therapist. Wulan bilang penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri dengan keterampilan khusus, trennya sedang naik.

“Dari Asosiasi Pengusaha SPA Indonesia, sampai pada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) semua datang ke kami untuk mencari kebutuhan tenaga kerja dengan keterampilan bidang kecantikan dan spa therapist. Hal ini membuat kita sadar potensi kerjasama dengan BP2MI,” tutur Wulan.

Wulan menjelaskan jika negara yang populer membuka peluangnya di bidang hospitality spa adalah Maladewa, Srilanka, Yunani, Brunei, maupun yang bekerja di atas kapal pesiar. Skema yang telah jalan menurut Wulan adalah Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri (UKPS) karena Martha Tilaar Spa mempunyai cabang di luar negeri, serta skema Private to Private (P to P).

“Kata pengguna jasa, pekerja dari Indonesia mempunyai stereotip good hands kind heart, bahkan hanya pekerja dari Indonesia yang dibolehkan menerima tarif lebih banyak karena reputasinya. Bali sebagai tempat hospitality yang terkenal di dunia menjadi salah satu parameter pertimbangannya,” ungkapnya.

Sebagai lembaga pendidikan, Martha Tilaar Group menurut Wulan juga mempunyai legalitas izin LPK dan LKP, sertifikasi BNSP, perizinan dari Kemnaker, sertifikat internasional CIDESCO yang berlaku di 33 negara dunia, serta bukti kompetensi lainnya.

“Kami kawal pekerja hospitality spa yang di bawah kuasa kami ke luar negeri seiring bertambahnya sektor pekerjaan spa hospitality di luar negeri. Kami pernah terima aduan pekerja therapist yang diberangkatkan, malah dipekerjakan tidak senonoh. Kami tidak mau hal tersebut terjadi lagi. Kami harap Pak Menteri dapat berkunjung ke tempat pelatihan kami,” demikian Wulan. (Humas)

--