Jakarta, BP2MI (13/10) – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) melakukan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) secara virtual, Kamis (13/10/2022).

Evaluasi tersebut dilakukan terhadap tujuh Badan Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI), yaitu BP3MI Kepulauan Riau, BP3MI D.I. Yogyakarta, BP3MI Jawa Timur, BP3MI Sumatera Selatan, BP3MI Riau, BP3MI Kalimantan Selatan, dan BP3MI Sumatera Barat.

Plt. Sekretaris Utama BP2MI, Gatot A. Hermawan menyampaikan, terima kasih dan apresiasi kepada Kemenpan-RB, yang telah banyak membantu dalam memberikan pembinaan terhadap proses pembangunan Zona Integritas di Lingkungan BP2MI. “Semoga kegiatan evaluasi Zona Integritas kali ini dapat memberikan hasil yang terbaik, sekaligus bermanfaat bagi pembangunan Zona Integritas di BP2MI,” ujarnya.

Gatot menjelaskan, pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di BP2MI tentu merupakan proses yang panjang dan berkesinambungan, di mana pembangunan Zona Integritas sudah dimulai sejak tahun 2012 saat nomenklatur BP2MI masih menjadi BNP2TKI.

“Selama kurun waktu tahun 2012 hingga 2017, pembangunan Zona Integritas di BNP2TKI pada saat itu, masih belum dapat menghasilkan unit kerja yang diusulkan ke Kemenpan-RB untuk dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Nasional (TPN), saat itu sistem penilaian masih banyak bertumpu pada pemenuhan administrasi saja,” jelas Gatot.

Dengan banyaknya perbaikan dalam pembangunan Zona Integritas, sambung Gatot, terutama ketika Peraturan Menteri PANRB Nomor 52 tahun 2014 mulai diterapkan, pada tahun 2017, BNP2TKI pada waktu itu pertama kalinya mengusulkan beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah dibina untuk memperoleh predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Hasilnya, BP3TKI Semarang (saat ini menjadi BP3MI Jawa Tengah) memperoleh predikat WBK pada tahun 2017, dan menjadi UPT di BNP2TKI (saat ini BP2MI) yang pertama kali dalam memperoleh predikat menuju WBK.

“Meskipun success rate BP2MI dalam memperoleh predikat menuju WBK dan WBBM tidak tinggi, tapi BP2MI terus memperbaiki di setiap tahunnya,. Tidak hanya terhadap BP3MI yang membangun Zona Integritas, namun perbaikan juga dilakukan terhadap Tim Penilai Internal yang selalu membina, memantau dan berupaya lebih objektif dalam mengevaluasi pembangunan Zona Integritas di BP3MI,” papar Gatot.

Gatot mengatakan, salah satu bukti bahwa BP2MI menjadikan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas menjadi salah satu hal yang penting adalah dengan menjadikan Reformasi Birokrasi sebagai bagian dari program prioritas BP2MI. Program prioritas tersebut diturunkan dalam rencana kerja tahunan yang menjadi target seluruh BP3MI.

“Hingga saat ini, Zona Integritas telah menghasilkan 7 dari 23 BP3MI yang telah mendapatkan predikat WBK. Harapannya di tahun-tahun mendatang, seluruh BP3MI akan mendapatkan predikat WBK,” tutup Gatot.

Adapun dalam kegiatan ini, Plt Sekretaris Utama didampingi oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Servulus Bobo Riti, di ruang kerjanya, di Jakarta, Kamis (13/10/2022). Dalam evaluasi ini, seluruh perwakilan dari BP3MI memaparkan berbagai capaian dan inovasi yang telah dilakukan, dalam rangka mewujudkan unit kerja yang berpredikat Zona Integritas, secara virtual dari hari Kamis-Jumat, 13-14 Oktober 2022.** (Humas/SD/MIF)