Lombok Barat, BP2MI (31/3) - Kepala BP2MI, Benny Rhamdani, mengunjungi Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) Lombok Mandiri di Kabupaten Lombok Barat, NTB (31/3/2021). BLKLN ini telah berdiri sejak tahun 2015 milik PT Tekad Jaya Abadi. 

Adapun para Calon PMI tersebut adalah yang mengikuti skema penempatan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) ke negara penempatan Arab Saudi. 

"Untuk saat ini penempatan ke Arab Saudi memang masih ditutup. Teman-teman semua sabar saja, jangan tergiur dengan ajakan-ajakan calo sindikat pengiriman ilegal PMI," jelas Benny.

Pemilik BLK LN Lombok Mandiri, H. Muhammadun, menyampaikan bahwa saat ini jumlah Calon PMI di BLK LN tersebut sebanyak sekitar 300 orang dan telah menerapkan kebijakan zero cost. 

"Untuk skema penempatan SPSK telah kami terapkan sejak Februari 2020. Untuk biaya pelatihannya telah kami terapkan kebijakan zero cost sehingga tanpa biaya bagi Calon PMI," jelas Muhammadun.

Kepala BP2MI mengapresiasi hal tersebut dengan menyebutkan bahwa kebijakan zero cost adalah bentuk kebaikan pemerintah untuk memfasilitasi CPMI bekerja tanpa biaya, dan hal ini sesuai dengan perintah undang-undang. 

Disampaikan pula oleh Kepala BP2MI bahwa menjadi PMI melalui BLK LN ini adalah salah satu cara yang prosedural.

"Karena PMI yang dikirim secara nonprosedural atau ilegal, merekalah yang rentan mengalami kekerasan fisik, kekerasan seksual, pemutusan hubungan kerja secara sepihak, jam kerja melebihi batas, juga gaji tidak dibayar. Mereka tidak tahu mau minta tolong kepada siapa karena tidak tercatat dalam sistem, sehingga tidak berada dalam perlindungan negara. Yang tercatat dalam sistem, bisa mendapat perlindungan negara sejak sebelum bekerja, saat bekerja, dan sesudah bekerja, sehingga negera bisa berikan perlindungan maksimal," ungkap Benny di hadapan para CPMI.

Benny juga menekankan betapa pentingnya BP2MI untuk bersinergi dengan Pemda serta menggandeng BLK LN dalam mengadakan pelatihan bagi CPMI. 

"Tidak mungkin negara bisa bekerja sendiri tanpa melibatkan Pemda, pihak swasta, maupun mitra kerja lainnya. Asalkan kita sama-sama mengikuti semua prosedur melakukan mekanisme yang sudah ditentukan pemerintah. Jika sudah mematuhi itu, tentu saja kami akan bantu jika ada hambatan yang dihadapi. Tapi jika tidak, saya tidak akan segan-segan untuk menggerebek," tegas Benny. ** (Humas/MIT)

-