Wednesday, 19 January 2022

Berita

Berita Utama

Kepala BP2MI dan HRDK Tinjau Kesiapan Preliminary Education di Graha Insan Cita, Depok

-

00.11 16 November 2021 3176

Kepala BP2MI dan HRDK Tinjau Kesiapan Preliminary Education di Graha Insan Cita, Depok

Depok, BP2MI (16/11) – Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani bersama dengan Human Resource Development Korea (HRDK) melakukan tinjauan ke Graha Insan Cita, Depok untuk memastikan sarana dan prasarana yang tersedia untuk para Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dengan negara penempatan Korea Selatan terkait pelaksanaan Preliminary Education dan karantina.

“Kita ingin memastikan bahwa yang berangkat ke Korea Selatan benar-benar sehat dan dinyatakan negatif Covid-19, sehingga untuk karantina satu kamar hanya berlaku untuk satu orang, kecuali saat Preliminary Education yang dapat diisi oleh dua orang. Hal ini juga berlaku untuk penempatan ke Taiwan,” ujar Benny di Graha Insan Cita, Depok, Selasa (16/11/2021).

Benny menyampaikan, ia tidak ingin CPMI mengeluarkan biaya untuk mengikuti proses Preliminary Education. “Mereka diberangkatkan melalui skema Government to Government (G to G), yang artinya ada keterlibatan dan pengendalian oleh negara, maka untuk akomodasi dan makan tidak boleh dipungut biaya dengan adanya penganggaran. Semangat kita adalah untuk meringankan beban mereka, para CPMI, sebagai bukti kehadiran negara,” pungkas Benny.

Benny juga mengaku, ia mendapatkan informasi yang di luar dugaan, bahwa biaya karantina di Korea Selatan ditanggung oleh PMI dengan biaya sekitar Rp 1.500.000 per hari untuk satu orang PMI.

“Saya langsung kontak Menteri Ketenagakerjaan terkait hal ini. Saya tidak rela jika biayanya dibebankan kepada PMI. Negara harus berupaya agar biaya karantina tidak dibebankan kepada PMI,” ungkap Benny.

Lebih lanjut, Benny memaparkan, jika PMI dinyatakan positif Covid-19 dan harus menjalani perawatan, maka biaya bisa mencapai Rp 58 juta untuk kondisi ringan dan hingga Rp 600 juta untuk kondisi berat. Oleh karena itu, protokol kesehatan harus diberlakukan secara ketat.

Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Ahnas, menyampaikan saat ini sudah dianggarkan dana untuk proses Preliminary Education yang ditujukan untuk memfasilitasi 650 orang CPMI, yakni di Cirebon sebanyak 200 orang, di Semarang sebanyak 200 orang, dan di Graha Insan Cita, Depok sebanyak 250 orang.

“Terkait tenaga pengajar, kami melibatkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BP2MI Wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah, serta Aparatur Sipil Negara (ASN) dari BP2MI dan Kementerian/Lembaga terkait. Untuk pengajar bahasa dan kebudayaan Korea Selatan, kami bekerja sama dengan Universitas Indonesia dan Universitas Nasional untuk di Jakarta, komunitas PMI purna untuk di Cirebon dan Semarang,” papar Ahnas. * (Humas/CLN)