Jakarta, BP2MI (2/6) - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan menghadiri undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Rabu (2/6/2021) di Gedung Nusantara I, DPR RI, Jakarta.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut membahas RKA K/L dan RKP K/L Tahun Anggaran 2022. Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersifat tertutup dan tidak terbuka untuk umum.

Kepala BP2MI, Benny Rhamdani mengungkapkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab BP2MI, khususnya terkait perintah Undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang secara politis dan teknokratis disusun dalam 9 program prioritas BP2MI. Berbagai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tidak dapat dilaksanakan secara maksimal karena adanya keterbatasan anggaran. Meskipun dengan berbagai daya upaya BP2MI tetap melakukan amanat untuk memberikan PMI secara menyeluruh dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki, dengan menggandeng berbagai stakeholder, termasuk kerjasama dengan BUMN melalui CSR (Corporate Social Responsibility).

Kesembilan program prioritas BP2MI tersebut terdiri dari pemberantasan sindikat penempatan ilegal PMI, penguatan kelembagaan dan reformasi birokrasi, menjadikan PMI sebagai VVIP (Very Very Important Person), modernisasi sistem pendataan secara terpadu, pembebasan biaya penempatan, pembenahan tata kelola PMI sea-based, penguatan skema penempatan PMI yang terampil dan profesional, pemberdayaan ekonomi dan sosial bagi PMI dan keluarga, serta peningkatan sinergi dan koordinasi multi-stakeholders.

Benny mengatakan, setelah melihat fakta tersebut dan membandingkan dengan anggaran yang dimiliki oleh BP2MI pada tahun anggaran 2020-2021 yakni sebesar Rp 322 milyar, seluruh fraksi di Komisi IX DPR RI menyampaikan dukungannya untuk peningkatan pagu anggaran di tahun 2022.

"Saya sangat menghargai semangat dari BP2MI, terutama upayanya dalam memerangi mafia dan menjadikan BP2MI lebih gesit dengan cakupan yang lebih luas. Melihat fakta kecilnya anggaran BP2MI, saya dan teman-teman di Komisi IX akan berjuang untuk peningkatan anggaran BP2MI," ujar Dewi Asmara, anggota Komisi IX dari fraksi Partai Golkar.

Selain itu, dukungan yang luar biasa juga disampaikan Mesakh Mirin, anggota Komisi IX dari fraksi PAN.

"Anggaran dari BP2MI harus ditingkatkan. Saya minta kepada pimpinan dan anggota Komisi IX untuk memperjuangkan peningkatan anggaran untuk BP2MI," pungkas Mesakh yang diiringi oleh tepuk tangan seluruh peserta rapat.

Senada dengan itu, dukungan yang sama juga disampaikan oleh Elva Hartati, anggota Komisi IX dari fraksi PDIP. Ia mengatakan bahwa anggaran untuk BP2MI harus ditingkatkan atau setidaknya dikembalikan nilainya seperti semula.

Pimpinan sidang yang juga Ketua Komisi IX, Felly Estelita Runtuwene, sangat mendukung dan mengamini dukungan para anggota fraksi di Komisi IX yang kemudian dituangkan dalam kesimpulan rapat.

Benny Rhamdani menyatakan rasa syukurnya atas dukungan yang luar biasa dari Fraksi-Fraksi di DPR terutama dari pimpinan Komisi IX.

"Saya salut atas dukungan politik anggaran dari Komisi IX DPR RI, apalagi dukungan tersebut lahir atas dorongan hati nurani seluruh pimpinan dan anggota Komisi lX yang melihat fakta kecilnya anggaran BP2MI, bahkan paling kecil dibandingkan dengan seluruh badan yang ada di Indonesia. Padahal BP2MI meiliki beban tugas dan kewajiban untuk memberikan pelindungan kepada 9 juta PMI dan keluarganya, serta pemberdayaan bahkan persiapan PMI yang terampil dan profesional ke negara-negara penempatan," pungkasnya.

Benny menambahkan, jika dibandingkan dengan anggaran Badan-Badan lainnya untuk tahun anggaran 2020-2021, BP2MI memang memiliki anggaran paling kecil. Contohnya, BNN memiliki anggaran sebesar Rp 1,6 trilyun, BNPB sebesar Rp 700 milyar, dan BNPT sebesar Rp 516 milyar. Sementara, BP2MI hanya memiliki anggaran sebesar Rp 322 milyar yang kemudian digunakan untuk 9 program prioritas BP2MI dalam mewujudkan pelindungan PMI sesuai mandat UU No. 18/ 2017.

"Dukungan tambahan anggaran yang menjadi komitmen semua fraksi di Komisi lX DPR RI akan semakin menguatkan kehadiran negara untuk membayar "hutang" kepada PMI sebagai pahlawan devisa dan sebagai penyumbang devisa terbesar kedua setelah sumbangan devisa dari sektor migas, yakni sebesar Rp 159,6 trilyun," tutur Benny. * (Humas/CLN/TDW)

-