Semarang, BP2MI (9/4) - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani apresiasi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, yang memiliki komitmen keberpihakan pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Apresiasi kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pronowo, disampaikan Kepala BP2MI saat sosialisasi UU No. 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di kantor Gubernur Jawa Tengah, Jumat 9/4/2021.

"Saya apresiasi penuh Gubernur Jateng bahwa dalam rangkaian sosialisasi di 5 daerah, hanya Jawa Tengah yang hadir langsung  Gubernurnya, ini menjadi bukti komitmen Gubernur Jawa Tengah dalam memberikan pelindungan PMI, khususnya yang berasal dari Jawa Tengah," ujar Kepala BP2MI, Benny Rhamdani kepada awak media usai sosialisasi UU No. 18/2017, di kantor Gubernur Jawa Tengah, Jumat 9/4/2021.

Benny mengatakan, UU No. 18/2017 merupakan UU yang progresif, revolusioner, humanis sekaligus bermartabat. Undang-Undang ini mengedepankan pelindungan daripada penempatan, serta mengamanahkan pelindungan utuh dan menyeluruh, sebelum, selama, dan setelah bekerja.

Selain itu, lanjut Benny,  Undang-Undang ini memberikan pelindungan pada multi dimensi, aspek ekonomi, hukum, dan sosial bagi PMI dan keluarga. Termasuk PMI seabased dengan pembagian peran, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

"Kami berterima kasih bisa diterima untuk sosialisasi Undangan-Undang ini. Jawa Tengah merupakan provinsi  terbesar ke dua dalam penempatan PMI. Tentu dengan Undang-Undang yang baru ini titik tekannya di perlindungan yang akan lebih kuat dan maksimal," jelasnya.

Benny menambahkan, pelindungan kepada PMI menjadi tanggungjawab semua pihak dan butuh kerja bersama antara Pusat dan daerah. Ini menjadi kunci untuk menghindarkan PMI dari ekploitasi adalah butuh sinergi dan kolaborasi bersama berbagai pihak. 

"Saya sangat percaya Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo, memiliki semangat bersama, semoga pertemuan ini melahirkan komitmen bersama dalam hal politik anggaran serta komitmen pelindungan kepada PMI. Sehingga komitmen bersama ini melahirkan harga diri bersama untuk para PMI dan keluarganya," jelas Benny.

Sebagai provinsi dengan jumlah penempatan terbesar, lanjut Benny,  semua ini butuh sinergi dan koordinasi dengan Pemda, agar kualifikasi dan Kompetensi PMI dapat terpenuhi. 

Jawa Tengah merupakan provinsi dengan jumlah penempatan kedua tertinggi di Indonesia dalam 5 tahun terakhir (2016-2020) yaitu 252.829 orang atau setara dengan 50.565 orang per tahun.

Dengan 5 negara tujuan penempatan yang banyak diminati yaitu: Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Singapura, dan Korea Selatan. Sedangkan 5 Kab./kota daerah kantong PMI di Jawa Tengah adalah Cilacap, Kendal,  Brebes, Pati,  Banyumas.

Adapun 5 Jabatan yang paling banyak diminati  PMI asal Jawa Tengah yaitu Domestic Worker, Caregiver, Worker,  Operator dan  Nelayan.*(Humas/MH).

-