Serang, BP2MI (25/8) - Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Serang, Joko Purwanto, melaksanakan koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon terkait permasalahan dan kendala dalam penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ada di wilayah Kota Cilegon, Banten pada Selasa (24/8/2021).

Kota Cilegon merupakan salah satu kota di Provinsi Banten dengan angka penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang relatif sedikit dan didominasi oleh skema penempatan UKPS (Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri). Selain Kepala UPT BP2MI Serang, pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja (UPTD BLK) Kota Cilegon. Dalam koordinasi tersebut dibahas mengenai upaya peningkatan penempatan PMI formal yang berasal dari Kota Cilegon.

Kepala UPT BP2MI Serang berharap adanya sinergi antara UPT BP2MI Serang, Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon, dan UPTD BLK Kota Cilegon untuk memfasilitasi pelatihan bahasa bagi Calon PMI asal Kota Cilegon untuk mendorong penempatan PMI formal ke luar negeri terutama ke Jepang.

Adapun upaya memberikan fasilitas pelatihan dan pendidikan kepada Calon PMI sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Sebagai tindak lanjut, Kepala UPTD BLK Cilegon berencana akan menganggarkan biaya pelatihan dan pendidikan bahasa sebagai persiapan penempatan bekerja ke luar negeri untuk Calon PMI asal Cilegon.

Agenda selanjutnya yaitu kunjungan Kepala UPT BP2MI Serang ke kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang dalam rangka silaturahmi dan koordinasi terkait penempatan dan pelindungan PMI. Berbeda dengan Kota Cilegon, Kabupaten Tangerang merupakan salah satu kantong PMI yang berada di wilayah Provinsi Banten. Banyaknya PMI di wilayah Kabupaten Tangerang disertai juga dengan banyaknya proses penempatan PMI secara non-prosedural di wilayah tersebut. Inilah yang menjadi fokus utama bagi UPT BP2MI Serang dan Disnaker Kabupaten Tangerang untuk melakukan pencegahan terhadap proses penempatan PMI unprosedural di wilayah Provinsi Banten terutama wilayah Kabupaten Tangerang. * (Humas/UPT BP2MI Serang/SR)

-