Jakarta, BP2MI (9/6/2020) – Presiden RI Joko Widodo perintahkan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk melawan sindikasi penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal atau nonprosedural, dan memberikan pelindungan kepada PMI dari ujung kepala hingga ujung kaki sebagai warga negara VVIP (very very important person).

“Presiden RI perintahkan BP2MI dalam memberikan pelindungan dengan melawan sindikasi penempatan PMI ilegal,” jelas Kepala BP2MI, Benny Rhamdani dalam pertemuan dengan Presiden RI Joko Widodo, di Istana Bogor, Selasa (9/6/2020).

Seperti diketahui, saat serah terima jabatan pada bulan April lalu, Kepala BP2MI telah men-declare bahwa BP2MI menyatakan perang terhadap sindikasi pengiriman pekerja ilegal. Karena para sindikasi ini adalah musuh negara yang telah merugikan negara dari sisi devisa dan menjauhkan PMI dari radar pelindungan negara.

Benny menjelaskan, untuk melawan sindikasi penempatan PMI ilegal ini perlu dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Sindikasi Pengiriman PMI Ilegal yang akan melibatkan unsur Kementerian/Lembaga terkait dan unsur penegak hukum.

“Presiden RI telah menunjuk saya untuk memimpin peperangan tersebut hingga tuntas dan segera membentuk Satgas Pemberantasan Sindikasi Pengiriman PMI Ilegal, sekaligus Presiden RI juga akan berupaya untuk mendorong penguatan kelembagaan BP2MI kedepannya,” kata Benny.

Dalam pertemuan dengan Presiden RI, Benny juga menyampaikan perkembangan data kepulangan PMI di masa pandemi Covid-19 hingga tanggal 8 Juni 2020, yaitu sebanyak 38.132 PMI dari data SISKOTKLN yang terintegrasi SIMKIM dan 29.682 PMI dari data kepulangan online BP2MI, serta proyeksi data kepulangan PMI berdasarkan kontrak kerja yang habis pada bulan Mei-Juni 2020 yang berjumlah 34.300 PMI dan bulan Juli-Agustus 2020 yang berjumlah 50.114 PMI.

Terakhir, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan pesan kepada para PMI yang saat ini berada di luar negeri. “Kepada para PMI diharapkan untuk berhati-hati saat bekerja di luar negeri, dan terus berkoordinasi dengan Perwakilan RI dan juga BP2MI,” ujar Jokowi. *** (Humas/SD)