Monday, 28 November 2022

Berita

Berita Utama

Lepas 488 PMI ke Korea Selatan, Wakil Ketua DPR RI: APBN Harus Beri Dukungan Sebanyak-Banyaknya bagi PMI

-

00.09 19 September 2022 316

Lepas 488 PMI ke Korea Selatan, Wakil Ketua DPR RI: APBN Harus Beri Dukungan Sebanyak-Banyaknya bagi PMI

Jakarta, BP2MI (19/9) - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani, bersama Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Muhaimin Iskandar melepas sebanyak 488 Pekerja Migran Indonesia (PMI) program Government to Government (G to G) Korea Selatan.

Pada pelepasan yang digelar di El Hotel Royale Jakarta, Senin (19/9) tersebut, Benny menyampaikan nazarnya atas para PMI.

"Negara ini berhutang besar kepada Pekerja Migran Indonesia. Dan saya bernazar, sedikit demi sedikit membayar hutang kepada Pekerja Migran Indonesia. Hutang itu dibayar dengan merubah mindset dan cara pandang penyelenggara negara, merubah cara pandang publik, yang dulu saat menyebut TKI (Tenaga Kerja Indonesia) atau PMI, seolah-olah mereka dianggap sebagai pekerja rendahan," terang Benny.

Benny meyakinkan, bahwa para PMI yang hadir di hadapannya merupakan orang-orang hebat, yang layak mendapatkan perlakuan hormat negara. Salah satunya berupa pelepasan yang digelar di hotel berbintang ini.

"Mereka yang bekerja resmi, kalian orang-orang hebat, orang terdidik, mengikuti pelatihan, memiliki kompetensi, keahlian, keterampilan, kemampuan berbahasa, sehingga kalian menurut kami, BP2MI adalah duta negara yang layak mendapatkan perlakuan hormat negara seperti ini," imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar, berujar bahwa prosentase devisa yang dihasilkan oleh PMI, dengan anggaran negara yang keluar untuk melayani PMI, masih belum seimbang. Oleh karena itu, menurutnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dapat mendukung sebanyak-banyaknya bagi PMI.

"Oleh karena itu, perhatian pemerintah kepada PMI, saya setuju Pak Benny, APBN harus betul-betul memberi dukungan sebanyak-banyaknya bagi PMI kita yang bekerja di luar negeri. Dengan demikian, maka diplomasi menjadi bagian dari tugas negara untuk mencari penempatan yang baik," tuturnya.

Ia menambahkan, selama ini masih banyak yang salah paham, dengan mengira BP2MI sebagai lembaga yang parsial.

"Semua masih salah paham. Dikira ini lembaga parsial yang tidak terlalu signifikan. Sehingga kadang-kadang anggaran kita sangat terbatas. Oleh karena itu, ini lembaga yang sangat penting untuk keselamatan dan nama baik bangsa kita, maka kompetensi tenaga kerja kita harus ditingkatkan. Fasilitas dan sarana dukungan negara kepada pekerja migran juga harus meningkat," jelas Muhaimin.

Atas hal ini, Wakil Ketua DPR RI tersebut menegaskan perlunya dipahami para penentu anggaran, seperti Kementerian Keuangan, Badan Anggaran, serta komisi yang menaungi di DPR, untuk betul-betul memperhatikan BP2MI.

Diketahui, pada agenda ini dilepas sebanyak 437 PMI sektor manufaktur, serta 51 PMI sektor perikanan. Adapun terhitung Desember 2021 hingga gelombang ini, sebanyak 7.748 PMI telah dilepas keberangkatannya ke Korea Selatan.

Turut hadir Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Rina Prihtyasmiarsi Soewarno, serta Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Didi Sumedi. **(Humas/MSA/AH/MJV/MIT)