Brebes, BP2MI (15/11) - Hari ketujuh rangkaian Hari Pekerja Migran Internasional (HMPI), setelah mendatangi kota Tegal, Kepala BP2MI Benny Rhamdani bertolak ke Brebes, Jawa Tengah, Minggu (15/11). Benny mengunjungi dua PMI, Alpiyah yang mengalami depresi setelah bekerja di luar negeri, dan Mujijah yang mengalami Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Alpiyah, eks PMI Taiwan, awalnya berangkat ke luar negeri melalui PT ISA pada tahun 2017. Ia dikontrak untuk bekerja merawat orang jompo sebagai Caregiver. Baru tujuh bulan bekerja, ia dipulangkan oleh majikan karena mengalami jatuh yang menyebabkan gangguan di kepalanya. Ia dinaikkan ke pesawat menuju Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten tanpa mengabari keluarganya yang ada di Brebes. Dari keterangan sesama penumpang pesawat, diceritakan bahwa Alpiyah sempat berteriak mengamuk saat berada di pesawat, seperti mengalami depresi. Orang tersebut mengabari keluarganya di Brebes, setelah itu barulah ada yang menjemputnya di bandara.

Sejak itu, Alpiyah sempat dirawat selama tiga hari. Meski begitu, hingga kini ia masih meminum obat agar gangguan di kepalanya tidak kambuh.

"Melalui contoh kejadian seperti ini, negara hadir untuk memberikan pelindungan. Untuk menindaklanjuti kondisi Alpiyah, BP2MI melalui UPT BP2MI Semarang, Jawa Tengah, akan meminta rujukan dari RSUD setempat agar Alpiyah bisa mendapatkan perawatan maksimal di Rumah Sakit Jiwa sampai sembuh kembali," ucap Kepala BP2MI.

Benny juga menyampaikan santunan kepada keluarga dan memberi semangat kepada Alpiyah agar cepat sembuh. "Alpiyah tetap semangat untuk sembuh ya, kamu masih muda dan masa depan masih panjang. Banyak keluarga yang peduli sama kamu. Nanti akan dirawat sampai sembuh, baik secara fisik maupun mental. Tidak perlu memikirkan biayanya dari mana, cukup jalani pengobatan sampai selesai," ungkapnya.

Ada pula kisah Mujijah, eks PMI Arab Saudi yang berangkat secara ilegal pada Desember 2019. Awalnya ia mendaftar menjadi PMI melalui calo dari PT Panca Banyu Aji Sakti yang berkantor di Jakarta. Ia membayar fee sebesar Rp 9 juta. Mujijah akan diberangkatkan ke Taiwan namun ia menolak dan mengundurkan diri karena harus merawat hewan peliharaan, ia pun dikenakan denda sebesar Rp 12,7 juta. Ia lalu diberangkatkan ke Arab Saudi sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) di Riyadh. Baru sebulan bekerja, ia hampir mengalami pelecehan seksual oleh anak majikannya. Ia pun melapor kepada syarikah di sana 

"Saya akhirnya dijemput oleh pegawai kantor (syarikah) dan dibawa ke tempat penampungan. HP saya disita jadi tidak bisa menghubungi keluarga. Saya terus meminta dipulangkan, namun mereka membujuk saya untuk bekerja kembali di rumah orang lain. Akhirnya saya dipulangkan setelah lima bulan menunggu. Saya bersyukur bisa pulang dengan selamat," ujar Mujijah.

Dituturkan oleh Kepala BP2MI saat berkunjung laangsung ke rumah Mujijah, bahwa ini adalah contoh kasus yang disebabkan oleh agen sindikat yang tidak bertanggung jawab. "Untuk mencegah hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi, diperlukan kerja-kerja kolaboratif dari seluruh elemen pemerintah dan masyarakat. Jangan beri kesempatan bagi sindikat beraksi. Untuk kasus ini, proses hukumnya masih berlangsung agar kita menyeret pelaku ke penjara," jelas Benny.

Hal penting lainnya yang perlu dilakukan, lanjut Benny, adalah memberikan pelatihan kemampuan, bahasa, serta pemahaman kultur budaya negara penempatan.

"Selain beri pelatihan, perlu juga kesiapan fisik, dan uji kompetensi. Pemda, dalam hal ini, dapat membantu memberi sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, bagaimana menjadi PMI terampil profesional. Jika PMI bekerja dengan bermodalkan skill, maka mereka menjual keahlian secara profesional," lanjut Benny.

Disampaikan oleh Benny bahwa BP2MI merangkul semua PMI yang pernah menjadi korban, agar berani menjadi jurkam pemerintah untuk memberikan informasi yang benar mengenai proses keberangkatan ke luar negeri.

"Diharapkan mereka dapat menyebarkan informasi yang benar, agar tidak ada lagi orang yang berangkat secara tidak resmi. Jadi harus mengetahui apa saja syarat-syaratnya, di mana pelatihannya, apa saja yang diperlukan sebelum bekerja ke luar negeri," papar Benny. 

Berdialog dengan Masyarakat Brebes

Sebelum mengunjungi 2 (dua) PMI korban TPPO, Kepala BP2MI juga melaksanakan Sosialisasi dan Dialog Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Desa Limbangan Losari, Brebes.

Benny mengatakan, jumlah PMI yang terdaftar dalam SISKOP2MI asal Brebes selama tahun 2017-2020 adalah 19.104 orang, dengan rincian PMI yang bekerja di sektor formal sebesar 7.482 orang dan informal 11.622 orang. “Di luar PMI prosedural asal Brebes ini, ada jumlah PMI illegal yang lebih banyak. Mengapa? Karena mereka adalah korban para calo dan sindikat,” ujarnya.

Para calo ini datang ke desa-desa, lanjut Benny, dan masyarakat yang tidak tahu informasi tentang cara bekerja ke luar negeri pun termakan tipu muslihat dan rayuan dari calo. Apalagi calon PMI juga diberikan modal baik untuk biaya pengurusan dokumen dan administrasi, maupun biaya yang ditinggalkan untuk keluarga. Padahal keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh calo ini akan dibebankan kepada PMI sebagai pinjaman, yang dikenakan bunga hingga 27 persen.

“Seharusnya pemerintah malu. Sesuai amanat UU no. 18/2017, itu adalah tugas pemerintah daerah untuk menyosialisasikan informasi terkait prosedur bekerja ke luar negeri kepada masyarakat. Pembagian tanggungjawab telah dibagi oleh negara, baik untuk pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, maupun desa,” jelas Benny.

Untuk itu, Kepala BP2MI tidak bosan-bosannya mengajak pemerintah daerah, kelompok pemerhati PMI, serta seluruh lapisan masyarakat untuk bekerjasama dan berkolaborasi dalam memberantas sindikat pengiriman illegal PMI. Karena BP2MI tidak dapat bekerja sendiri, dibutuhkan kerja kolaboratif dari seluruh aspek masyarakat. 

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BP2MI juga meresmikan ‘Wisata Agroedu Pertanian Keluarga Migran Indonesia’ di Desa Limbangan Losari, Brebes.*** (Humas BP2MI)

-