Saturday, 4 February 2023

Berita

Berita Utama

Optimalkan Penanganan Pemulangan PMI, BP2MI Perkuat Koordinasi dengan Kemenko PMK

-

00.08 14 August 2022 480

Optimalkan Penanganan Pemulangan PMI, BP2MI Perkuat Koordinasi dengan Kemenko PMK

Jakarta, BP2MI (12/8) Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mengapresiasi Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK RI) terkait koordinasi kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari luar negeri yang semakin optimal. 

Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Asia dan Afrika, Agustinus Gatot Hermawan menyatakan, dengan adanya koordinasi yang baik antara lintas Kementerian dan Lembaga serta instansi terkait, penanganan pemulangan PMI dari luar negeri terasa semakin optimal.

"Pertemuan ini adalah untuk memperkuat koordinasi penanganan kepulangan dan pasca kepulangan PMI serta menindaklanjuti rekomendasi pada Focus Group Discussion (FGD) Optimalisasi  Fasilitasi Kepulangan yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu," ujar Deputi Gatot saat rapat bersama dengan Kemenko PMK di Jakarta, Jumat (12/82022).

Gatot menambahkan, dari hasil  pertemuan terdapat beberapa hal yang  akan dikoordinasikan secara bersama-sama  adalah melakukan koordinasi  yang mendalam dengan unit teknis  antar lintas satuan kerja (satker) antara lain dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Sosial (Kemensos) Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), BPJS Ketenagakerjaan dan tentunya dengan BP2MI secara teknis.

"Koordinasi terus akan dilakukan secara mendalam. Baik dalam proses pemulangan maupun pencegahan PMI unprosedural. Hal ini dikarenakan,  mengingat masih maraknya penempatan PMI unprosedural diantaranya ke  Kamboja." ujar Gatot.

Dalam pertemuan dengan Deputi  4 Kemenko PMK tersebut, Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Asia dan Afrika BP2MI  Agustinus Gatot Hermawan didampingi Direktur SSPP Lismia Elita beserta koordinator dan Subkoor dilingkungan Dirrektorat Perlindungan dan Pemverdayaan Kawasan Asia Afrika di kantor Kemenko PMK Jakarta.*(Humas/MH/MIF)