Monday, 28 November 2022

Berita

Berita Utama

PMI Purna Terkendala di Kabupaten Tangerang Menjadi Perhatian Pemkab dan BP2MI

-

00.11 23 November 2022 66

PMI Purna Terkendala di Kabupaten Tangerang Menjadi Perhatian Pemkab dan BP2MI

Serang, BP2MI (23/11) - Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Banten, bersama Direktorat Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Eropa dan Timur Tengah Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), selenggarakan pertemuan dengan berbagai stakeholder Oganisasi Perangkat Daerah (OPD), di kantor BP3MI Banten, Senin (21/11/2022).

Pertemuan ini dihadiri oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), diantaranya perwakilan dari Dinas Sosial Kabupaten Tangerang, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Tangerang, Kepala Puskesmas Kecamatan Kronjo, KKBM Kabupaten Tangerang, dan perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang yang hadir secara virtual.

Pertemuan tersebut sebagai evaluasi BP2MI dan BP3MI kepada para OPD dalam menangani 20 Pekerja Migran Indonesia (PMI) Purna terkendala, asal Kabupaten Tangerang, atas kegiatan Rehabilitasi dan Reintegrasi PMI Purna terkendala yang telah dilaksanakan 28-29 Maret 2022 lalu, di Hotel Grand Soll Marina Kabupaten Tangerang.

Pengantar Kerja Ahli Muda Direktorat Pelindungan Dan Pemberdayaan Kawasan Eropa Dan Timur Tengah BP2MI, Yunita Puspita Sari, memaparkan bahwa dari 20 PMI Purna yang ditangani, 8 diantaranya mengalami sakit psikis, dan 12 orang mengalami sakit fisik. 

“Dari 8 PMI Purna yang mengalami sakit psikis tersebut, 7 orang sudah berhasil ditangani, serta telah kembali bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Sedangkan 1 orang lagi masih dibawah pengawasan psikiater,” ujar Yunita.

Sedangkan untuk 12 dari 20 PMI yang mengalami sakit fisik tersebut, Yunita menyatakan mereka telah mendapatkan pelayanan kesehatan. Adapun 14 dari 20 PMI terkendala tersebut telah difasilitasi untuk menjadi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Sedangkan 6 PMI lainnya masih dalam proses verifikasi data.  

“Kegiatan koordinasi antara BP2MI dengan OPD ini sangat dirasakan manfaatnya untuk PMI Purna terkendala. Kerja sama antar instansi terkait perlu ditingkatkan agar kegiatan ini dapat terus berlanjut membantu mereka,” ungkapnya.

Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak, dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang, Dhian Hartati, menyambut positif kegiatan evaluasi ini.

“Ada baiknya kegiatan ini melibatkan pemerintah daerah pada tingkat kecamatan untuk mempermudah koordinasi,” pungkas Dhian memberikan masukan untuk kegiatan berikutnya. ** (Humas/BP3MI Banten)