Semarang, BP2MI (20/4/22) – Kepala BP2MI Benny Ramdhani, menyampaikan bahwa dirinya telah mencopot tiga pejabat BP2MI yang menangani penempatan G to G Korea.

“Minggu lalu di Semarang, saya telah mencopot tiga pejabat BP2MI yang bertanggungjawab atas penempatan CPMI Korea, itu merupakan sanksi dan hukuman yang saya berikan karena menilai kelambatan dalam memproses CPMI yang tertunda karena Covid-19.” tegasnya.

“Ini otokritik ke unit internal teknis yang kurang proaktif dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan di media sosial seputar pemberangkatan CPMI ke Korea. Usia kepemimpinan saya di BP2MI baru berjalan 2 tahun, dan hal ini yang prioritas saya benahi, penempatan G to G dan G to P.” ujar Benny Ramdhani. 

Benny sangat memahami bila para CPMI Korea marah, karena penantian 2 (dua) tahun itu melelahkan, dirinya memahami bagaimana orangtua para CPMI telah memberikan support dan doa, memahami bagaimana rasanya upaya mencari pemenuhan kebutuhan hidup, termasuk ada para CPMI yang sudah meminjam uang kepada orang lain demi berangkat bekerja ke Korea. 

“Hal itu Demi Allah, sudah ada dalam perasaan dan batin saya. Jangan kalian anggap bahwa kami, pemerintah tidak peduli1.060 orang. dan tidak melakukan apapun.” tandasnya.

Benny menyampaikan kepada jajaran dibawahnya, tugas pegawai BP2MI adalah melayani PMI apapun bentuknya, baik pertanyaan, pemenuhan informasi, maupun jika ada keinginan setiap CPMI bertemu dengan pejabat BP2MI untuk menanyakan suatu permasalahan. 

“Sebagai ASN harus sadar diri, gaji yang diperoleh berasal dari uang rakyat. Berempatilah, saya biasa masih bangun hingga jam 3 pagi, untuk menjawab berbagai pertanyaan yang masuk kepada saya melalui facebook maupun instagram saya terkait permasalahan yang dialami PMI.” ungkapnya. 

Dirinya menyampaikan bahwa kuncinya adalah empati, komunikasi, terbuka. Ajak bertemu dan jawab setiap pertanyaan dari CPMI. Disampaikan Benny, setelah dirinya melakukan pertemuan dengan berbagai pihak yang menanyakan soal penempatan CPMI Korea yang tertunda, dan setelah berdialog, maka masalah menjadi clear, dan hal tersebut yang Benny lakukan selama ini. 

Caci maki, sumpah serapah, dan kata-kata kasar sudah dirinya terima melalui berbagai media sosial miliknya, istri, serta anaknya terkait pemberangkatan CPMI Korea yang tertunda selama 2 (dua) ini pun ia alami.

“Ketika HRD Korea meminta pelaksanaan EPS tahun 2022 dilaksanakan, saya menegosiasi dan memastikan kepada HRD Korea agar pelaksanaan EPS tidak mengganggu atau menyalip sekitar 5.000-an CPMI Korea yang tertunda keberangkatannya selama 2 tahun. Kita tidak ingin pendaftaran yang baru, menyalip kandidat CPMI yang sudah menunggu selama 2 tahun untuk berangkat ke Korea.” tutur Benny.

Pada akhirnya keputusan dari HRD Korea bahwa pelaksanaan tes EPS tahun 2022, berapapun jumlah yang akan ditempatkan, tidak akan mengambil jatah CPMI yang sudah tertunda keberangkatannya selama 2 tahun. 

Sehingga pendaftaran CPMI Korea program G to G sudah dapat dilaksanakan terhitung mulai 1 April 2022, yang informasinya dapat dilihat di website BP2MI. Termasuk kegiatan Orientasi Pra Pemberangkatan (Preliminary Training) bagi CPMI yang tertunda selama 2 tahun dapat dimulai kembali.

“Tidak hanya teman-teman PMI saja yang ingin curhat ke saya, saya juga boleh dong curhat kepada kalian yang sudah pernah ketik kata-kata kasar, sumpah serapah, kata-kata kotor di medsos saya, pernahkah saya membalas dengan kata-kata tidak menyenangkan?? Tidak pernah, karena saya anggap itu sebagai ladang ibadah dan pahala bagi saya” ucap Benny.

“Saya sampaikan juga kepada kepada seluruh jajaran saya, jangan pernah mau jadi pejabat jika tidak mau dicaci-maki rakyat.”

Sepanjang jadi pemimpin yang digaji oleh uang rakyat, diberikan fasilitas oleh rakyat, maka rakyat berhak untuk mengkritisi pemimpinnya. Walaupun banyak tuduhan yang datang kepada Benny seperti, BP2MI dituduh menutup penempatan ke Korea, menghalang-halangi pemberangkatan ke Korea. 

“Nauzubilahiminzalik, pemerintah tidak akan bertindak bodoh dengan sengaja menutup penempatan Korea ataupun negara penempatan lainnya.” terangnya.

Bahwa negara selalu mengatakan bahwa PMI adalah pahlawan devisa, sumbangan PMI kepada negara mencapai lebih dari 159,6 triliun per tahunnya. Terbesar kedua setelah sektor migas dan berada di atas sektor pariwisata. 

“Untuk apa pemerintah menghalangi orang yang hendak bekerja ke luar negeri. Hal tersebut merupakan murni keputusan dari negara penempatan, dan bukan keinginan dari pemerintah Indonesia.”

“Kementerian Ketenagakerjaan pun tidak mungkin atas kemauannya menutup suatu negara penempatan, terkecuali atas keputusan dari negara penempatan. Ini adalah pengetahuan, agar kita tidak mudah dihasut oleh berbagai pihak yang memperkeruh situasi.” jelas Benny.

“Kami akan melakukan upaya terbaik, saya sudah disumpah atas nama Tuhan dan agama, disumpah menjalankan konstitusi negara, termasuk para pejabat BP2MI, jika yang dituduhkan adalah benar, maka pasti saya sudah dicopot oleh Presiden dan dimarahi oleh DPR.” tandasnya.

Selama ini berbagai hal dan laporan yang disampaikan teman-teman CPMI di facebook, atau media sosial bukan berarti saya tidak analisa, selalu saya catat. 

Benny menyampaikan bahwa untuk Preliminary Training pun tidak ingin jumlahnya dicicil lagi yang jumlahnya sedikit, dirinya telah memerintahkan jajaran guna menindaklanjuti hal tersebut. Baru atas perintah dirinya, pelaksanaan Preliminary Training yang saat ini diselenggarakan di 4 (empat) kota besar yakni Semarang, Depok, Jakarta, dan Cirebon, yang berlangsung dari tanggal 18 – 25 April 2022, jumlahnya dapat mencapai 1.060 orang. 

“Ini artinya ada kebiasaan zaman lama yang masih dipakai di zaman modern. Hingga Mei 2022, saya minta ada 1.000 lagi dilaksanakan Preliminary Training kepada jajaran yang menangani. Banyak rantai birokrasi yang dapat dipotong guna mempercepat pelaksanaan dan memperbanyak jumlah peserta pra pemberangkatan ke Korea. Targetnya sebelum Agustus, CPMI yang tertunda keberangkatannya selama 2 tahun, dapat mengikuti orientasi pra pemberangkatan dan dapat segera diterbangkan ke Korea.” ungkap Benny.

Ditambahkan jika dari CPMI menemukan ada jajaran BP2MI yang memberikan pelayanan tidak baik di pusat maupun daerah, jangan hanya dilaporkan, namun sebarkan melalui media sosial, itu adalah sanksi hukuman sosial yang paling efektif.

“Kita ingin terbuka, ingin perubahan, ingin memperbaiki semua hal, dan ingin memperbaiki zaman yang gelap menjadi terang benderang. Teman-teman CPMI tidak perlu ragu menyampaikan apapun bahkan jika ada temuan yang diperoleh dilapangan.” tutup Benny.** (Humas/DH)