Jakarta, BP2MI (15/2) – Pelayanan pemerintah yang transparan dan akuntabel tercermin dalam penggunaan anggaran yang sesuai peruntukannya. Hal itu juga disinggung Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani, dalam Rapat Pimpinan (Rapim), Rabu, (15/2/2023). Benny berharap jajarannya agar efektif dan efesien dalam pemanfaatan anggaran.

"Ayo kita perkuat koordinasi dan komunikasi dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dan umumnya untuk Kementerian/Lembaga lainnya. Karena kerja kita bersentuhan, beririsan, dan memiliki relasi dengan pihak eksternal. Terlebih dalam hal penggunaan anggaran harus memperhatikan prinsip efektif dan efesien. Lalu bekerja sesuai Tusi kita," ujar Benny, saat memberi arahan saat membuka Rapim di hotel Mercure Jakarta.

Bertolak dari temuan Benny terkait belum maksimalnya capaian laporan pertanggungjawaban atau realisasi anggaran dari Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI), Benny memerintahkan jajaran BP2MI hingga Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) untuk disiplin dan tertib.

"Saya mendapatkan sejumah catatan penting dari Dirjen Anggaran Kemenkeu RI dan ternyata hanya BP3MI DKI Jakarta dan BP3MI Sumatera Barat yang penilaiannya bagus. Mereka mendapat angka di atas 80%. Yang lainnya, di bawah itu. Kalau dimulai dengan proses pelaporan yang baik, maka akan muncul harmonisasi. Inilah yang kita sama-sama harapkan," kata Benny.

Tak hanya itu, Benny membeberkan perilaku yang disiplin yang baru diketahuinya, itu dilakukan saat penyampaian laporan anggaran ke Dirjen Anggaran. Atas hal itu, Benny memberikan kritik pedasnya. Bahkan menurut Benny, telah disiapkan format pernyataan kesiapan mundur jika pimpinan unit kerja tidak mampu melaksanakan tugas pelaporan anggaran dengan baik.

"Selalu saja laporan yang dimasukkan ke Dirjen Anggaran itu last minute. Bagaimana mau ada kesempatan koreksi, masukan atau saran dan perbaikan yang menjadi catatan pihak Dirjen Anggaran kalau seperti ini. Saya minta berikutnya jangan lagi. Kita wajib memperhatikan disiplin dan tertib dalam bekerja. Jangan lagi last minute. Saya juga telah menyiapkan format pernyataan kesediaan bekerja, merealisasikan target capaian di atas 80%, jika tidak mampu konsekuensinya langsung mundur. Surat pernyataan ini akan ditandatangani nanti," tutur Benny, di hadapan pihak Dirjen Anggaran Kemenkeu RI, Plt Sestama BP2MI, Deputi, serta para hadirin undangan lainnya.

Untuk diketahui, Rapim ini dirangkaikan dengan pemaparan materi yang narasumbernya dari Kementerian Keuangan RI. Diantaranya, Kasubdit Anggaran Bidang Keunaker Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Kemenkeu RI, John David Siburian; Analis Anggaran Ahli Muda Direktorat Sistem Penganggaran Kemenkeu RI, Aang Prabudi Sanusi; dan Pengolah Data Evaluasi Kinerja Direktorat Sistem Penganggaran Kemenkeu RI, Rizky Ikhsan Rahadian Noor.

"Perhatian kita adalah bagaimana meningkatkan nilai sesuai kaidah-kaidah perhitungan kinerja. Kami apresiasi sekali terhadap konsen Bapak Kepala BP2MI terkait evaluasi kinerja anggaran. Kami merasa mendapat dukungan luar biasa dari Bapak," ujar Aang ketika memaparkan materi. ** (Humas/Am)