Manado, BP2MI (21/12) Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah secara virtual resmi membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). 

BP2MI gelar Rakornis penguatan tata kelola penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Manado Sulawesi Utara dari  21-23 November 2020.

"Saya merasakan semangat besar, kita semua harus  teguh dalam memberikan pelayanan dan pelindungan kepada PMI," ujar Ida dalam sambutan virtualnya, Sabtu 21/11. 

Menaker Ida mengapresiasi  Kepala BP2MI atas terselenggaranya Rakornis BP2MI. Menurutnya, ini adalah tata kelola yang ideal. Sebagai Pemerintah Kemenaker dan BP2MI  harus solid dan merapatkan barisan demi memberikan pelayanan dan pelindungan kepada PMI.

"Berbicara tata kelola semua harus dipersiapkan, BP2MI mempunyai peran penting dalam proses. Ini harus diperkuat bukan berarti di persulit. Berikan kemudahan dan kecepatan pelayanan untuk PMI," ujarnya. 

Dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2017, lanjut Ida, ada tiga pasal yang sudah dimasukkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja.  Ini membuktikan dan membawa perbaikan dalam tata kelola penempatan Pekerja Migran.

"Dengan masih terbatasnya lapangan kerja, maka  bekerja ke luar negeri menjadi alternatif yang harus dilakukan. Kita semua berharap Undang-undang  Cipta Kerja ini akan memberikan pilihan. Dengan memilih opsi atas peluang dan dasar kesiapan kerja secara fisik dan mental.  Bukan karena bujuk dan rayuan sponsor untuk bekerja di luar negeri," paparnya.

Ida mengatakan, rakyat harus bisa bekerja dengan layak, aman, dan nyaman.  Setelah bekerja dari luar negeri bisa  kembali ke tanah air dengan selamat berkumpul bersama keluarga tercinta.

Penguatan tata kelola penempatan dan pelindungan PMI, sambung Ida, harus diiringi dengan kebijakan atau regulasi, tata kelola kelembagaan, penguatan kerjasama luar negeri, penguatan Atase Ketenagakerjaan dan  teknologi informasi untuk stakeholder yang terlibat dalam semua proses pelayanan.***(Humas BP2MI)

-