Banyuwangi, BP2MI (7/9) – Pos Pelayanan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Banyuwangi menyelenggarakan virtual meeting dengan tajuk “Kartu Prakerja dan Hadirnya Negara untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI)” yang dihadiri oleh pihak-pihak yang terdiri dari dinas yang membidangi ketenagakerjaan, Camat, Pemerintah Desa, Komunitas Keluarga Buruh Migran (KKBM), Desmigratif, serta Non-Government Organization (NGO) dari 4 Kabupaten wilayah kerja Pos Pelayanan BP2MI Banyuwangi, yaitu Kabupaten Banyuwangi, Jember, Situbondo, dan Bondowoso melalui  Zoom pada hari Selasa (7/9/2021). Pada kegiatan ini turut hadir pula Disnaker dari luar wilayah kerja BP2MI Banyuwangi seperti Kediri, Ngawi, serta para pejabat fungsional pengantar kerja.

Kegiatan yang dikuti oleh 100 orang partisipan ini digagas sebagai sarana untuk memelihara serta meningkatkan sinergitas serta kolaborasi antara stakeholder. Selain itu juga dalam rangka turut menyukseskan program nasional Kartu Prakerja sekaligus memperkuat pemahaman dan simpul-simpul jejaring dalam pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), PMI, PMI Purna, dan keluarganya di tengah pandemi COVID-19.

Kepala UPT BP2MI Surabaya, Heppy Mei Ardheni, sebagai narasumber pertama memaparkan bahwa pada tahun 2021 ini lebih banyak melakukan pelayanan kepada pelindungan PMI, termasuk dalam fasilitasi pemulangan PMI Terkendala. Untuk data pemulangan di wilayah kerja Banyuwangi sendiri ada sebanyak 2.673 PMI yang dipulangkan sejak bulan April hingga September 2021. Dari data tersebut, tentunya kabupaten Banyuwangi, Jember, Situbondo dan Bondowoso memiliki potensi yang sangat besar sebagai wilayah sasaran program Kartu Prakerja untuk para PMI tersebut.

“Saya menyambut baik kegiatan ini mengingat dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia banyak melibatkan pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten/kota, dan juga pemerintah desa sehingga sinergi antar instansi sangatlah penting. Mari tingkatkan kolaborasi, tidak hanya dalam pelayanan penempatan maupun pelindungan, tapi juga pelayanan Kartu Prakerja bagi PMI,” pungkas Happy.

Dalam kegiatan ini, masing-masing dinas yang membidangi ketenagakerjaan turut menyampaikan paparannya terkait kendala yang dihadapi oleh PMI selama pandemi COVID-19 dan upaya apa saja yang sudah dilakukan. Masalah yang dialami oleh tiap kabupaten adalah lonjakan jumlah kepulangan PMI dan juga meningkatnya jumlah PMI non-prosedural. “Kami mengharapkan Kartu Prakerja ini dapat memberikan manfaat maksimal kepada PMI,” imbuh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Bondowoso, Nunung Setianingsih.

Sementara itu, selaku person-in-charge untuk BP2MI terkait Kartu Prakerja Wilayah Jawa Timur, Adhitya Himawan, dalam paparannya menjelaskan secara rinci mengenai program Prakerja, mulai dari tujuan, sasaran, syarat, skema, hingga manfaatnya. Dalam kaitannya dengan PMI, Kartu Prakerja merupakan salah satu upaya BP2MI dalam menurunkan angka pengangguran mengingat banyaknya PMI purna yang pulang serta calon PMI yang terhambat keberangkatannya. Sementara itu, Mulyadi dari Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) menyampaikan harapannya dalam acara ini. “Mimpi kita Prakerja untuk pelatihan CPMI. Jadi, CPMI tidak perlu keluar biaya pendidikan dan pelatihan lagi,” ucapnya. * (Humas/Pos Pelayanan BP2MI Banyuwangi/RIK)

-