Jakarta, BP2MI (16/8) - Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM)  Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menyelenggarakan webinar nasional bertajuk Pencegahan Penyebaran Paham Radikalisme dan Intoleransi Serta Penguatan Ideologi Pancasila Bagi Aparatur Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Era Digital, pada Senin (16/8/2021) secara daring melalui Zoom.

Webinar diikuti peserta dari BP2MI, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan International Organization for Migration (IOM). Tak tanggung-tanggung, webinar ini diikuti oleh lebih dari 366 partisipan di Zoom dan 326 partisipan di YouTube.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dari bahaya radikalisme dan intoleransi, serta penguatan nilai-nilai ideologi Pancasila pada Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang akan bekerja di luar negeri.

Kepala BP2MI, Benny Rhamdani, melalui video menyampaikan bahwa pada era globalisasi ini paham radikal dapat dipelajari melalui media sosial atau internet yang dapat diakses oleh siapapun, di manapun, dan kapanpun. Oleh karena itu, penyebaran paham tersebut dapat menembus benteng-benteng terkuat sekalipun, sehingga orang-orang dari berbagai karakteristik dapat menjadi target penyebaran paham radikal tersebut, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Kegiatan webinar ini merupakan upaya BP2MI untuk melakukan pencegahan paham intoleransi, radikalisme, dan terorisme, serta memperkuat pemahaman terhadap ideologi Pancasila bagi ASN Pelindungan PMI. Saya berharap seluruh ASN BP2MI dapat terus memegang teguh 4 dasar konsensus bangsa, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsensus ini harus terus diperkuat dan ditanamkan sebagai benteng pencegahan terhadap ancaman paparan radikalisme dan intoleransi,” pungkas Benny.

Kepala PPSDM BP2MI, Ahnas, mengerucutkan ancaman paparan radikalisme dan kerentanan tersebut terhadap para PMI. Menurutnya, dari total 36.018 penempatan PMI hingga Juni 2021, 50 persennya merupakan perempuan. Berdasarkan penelitian dari BNPT pada tahun 2020, indeks potensi radikalisme pada perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hal tersebut di antaranya adalah sosial dan lingkungan, kesepian, merebaknya berita palsu, dan ekonomi. “Oleh karena itu, kami berupaya untuk meminimalisir kerentanan PMI terhadap paparan radikalisme dengan adanya pembekalan saat Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP), mengajak PMI untuk membentuk komunitas yang positif di negara penempatan, peningkatan kemampuan literasi media sosial bagi PMI, dan penguatan nilai-nilai Pancasila pada PMI agar tidak mudah terpapar radikalisme,” tambah Ahnas.

Selanjutnya, Deputi Kerja Sama Internasional dari BNPT, Andhika Chrisnayudhanto, memaparkan materi dengan benang merah “Pencegahan Paham Intoleransi, Radikalisme, dan Terorisme Bagi Aparatur Pelindungan PMI di Era Digital”. Andhika menyampaikan bahwa PMI menjadi salah satu komunitas yang rentan terhadap bahaya pengaruh intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Hal tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti menjalin hubungan dengan orang yang memiliki pemahaman ekstrim, kesulitan hidup sebagai seorang PMI, gaji yang tinggi sehingga membuat mereka rentan dimanfaatkan untuk pendanaan terorisme, dan masih banyak lagi.

“Indeks potensi radikalisme cenderung lebih tinggi di kalangan perempuan, masyarakat urban, generasi muda, serta pada mereka yang aktif mencari dan menyebarkan konten keagamaan di internet dan media sosial,” papar Andhika.

Sementara itu, Direktur Standarisasi Materi dan Metode Formal, Nonformal, dan Informal dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Toto Purbiyanto, memberikan paparan tentang penguatan nilai-nilai Pancasila dalam era digital. Pancasila sebagai ideologi negara menjadi penting di berbagai lini kehidupan, baik sosiologis, filosofis, yuridis, historis, dan antropologis. Namun, sayangnya saat ini wawasan terhadap Pancasila, khususnya di kalangan pelajar dan kaum muda masih kurang. Selain itu, daya tarik untuk memperdalam isi dan metodologi Pancasila masih rendah.

“Hal ini tentu berbahaya, khususnya di era digital seperti sekarang ini. Literasi Pancasila di media sosial perlu dilakukan untuk mengedukasi masyarakat. Contohnya dengan selalu mengecek berita di media sosial agar tidak terjebak hoax dan terperdaya oleh propaganda radikalisme,” pungkas Toto. Toto juga menutup materinya dengan pesan, “Media sosial seharusnya dapat mempererat persaudaraan, bukan memecah keragaman.”

Eny Rofiatul selaku Project Assistant, Counter Trafficking/Labour Mobility and Human Development (LMHD) Unit dari IOM, menjadi penutup kegiatan dengan paparan tentang migrasi yang aman bagi para PMI.

“IOM melakukan pendekatan counter-trafficking dengan pelaksanaan 3P, yakni pencegahan, pelindungan korban, serta penuntutan dan kebijakan. Selain 3P, kami juga membutuhkan kerja sama yang baik dengan Kementerian/Lembaga terkait,” ujar Enyl. * (Humas/CLN/AFF/RD)

-