Palu, BP2MI (21/11) - Sebelum memulai rangkaian agenda Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Palu, Sulawesi Tengah, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani melakukan pembinaan pegawai di UPT BP2MI Wilayah Sulawesi Tengah (Sulteng), di Palu, Minggu (21/11).

Dalam sambutannya, Benny mengajak para pegawai UPT BP2MI Wilayah Sulawesi Tengah untuk konsisten menggalakkan sosialisasi pembebasan biaya bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI).

"Kita harus konsisten melakukan sosialisasi dan upaya ekstra mengedukasi para CPMI bahwa kita telah melakukan terobosan pembebasan biaya. Bagi saya, PMI dan CPMI adalah VVIP (very very important person) dan kita adalah pelayan mereka, jadi jangan dibalik dan ditambah bebannya dengan berbagai pungutan. Ada fasilitas KUR dan KTA yang bisa mereka manfaatkan. Dulu mereka diperas keringat dan darahnya dengan bunga tinggi 28,8% bahkan bisa 40-60% oleh praktik ijon rente. Saat ini, melalui fasilitas KUR dan KTA yang disediakan oleh pemerintah melalui Bank BUMN, mereka tertolong dengan bunga hanya 11% per tahun," jelas Benny.

Benny juga mengapresiasi kinerja para PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri) yang ada di BP2MI, serta berjanji tidak akan mengurangi jumlahnya selama ia menjabat.

"Komitmen saya bahwa saya tidak akan mengurangi jumlah PPNPN yang ada di BP2MI selama saya masih menjabat sebagai Kepala BP2MI. Akan tetapi, ada 4 hal yang ingin saya tegaskan dalam bekerja, yaitu Integritas adalah nomor 1, ditambah Loyalitas, Disiplin tidak menabrak aturan, dan Bekerja sesuai ritme yang dituntut,” ujar Benny.

Hal-hal tersebut, lanjut Benny, penting dalam upaya untuk menggenjot pelayanan UPT BP2MI Wilayah Sulawesi Tengah. “Saya yakin jika kita bekerja profesional, solid, dan konsisten melaksanakan 4 hal tersebut, maka program kerja yang sudah kita susun akan berjalan dengan baik,” tegasnya.

Benny juga menjelaskan tentang kehadiran 'Kawan PMI' dan 'Perwira PMI' yang telah dibentuk untuk menunjang kinerja BP2MI, terutama dalam perang melawan Sindikat Tindak Pidana Perdagangan Orang.

“Kita harus bersinergi dengan Kawan PMI dan Perwira PMI untuk membantu kita dalam upaya melindungi dan pemberdayaan PMI, karena BP2MI memiliki banyak keterbatasan. Fungsi serupa dengan Kawan PMI dan Perwira PMI ini secara umum juga terdapat di Kementerian dan Lembaga lain, kenapa kita tidak lakukan juga?" jelas Benny.

Arahan Kepala BP2MI ini turut disambut secara antusias dan positif oleh Kepala UPT BP2MI Sulawesi Tengah, Mahda Syaikhoni Suprapto, beserta seluruh jajarannya.

"Kami sangat berterimakasih atas arahan Kepala BP2MI, dan kami akan menindaklanjuti seluruh arahan dan perintah tersebut. Kami juga ingin melaporkan bahwa sosialisasi program kerja ke luar negeri dan kerjasama dalam bentuk kemitraan sudah kami lakukan. Hal ini juga nanti akan ditunjang dengan standarisasi sarana prasarana kantor baru di pusat kota Palu yang memiliki aksesibilitas yang lebih baik untuk melayani PMI dan CPMI dengan lebih efektif,” papar Mahda. * (Humas/MJV)

-