Kendari, BP3MI (13/02) – Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sulawesi Tenggara (Sultra) melakukan kunjungan ke Kantor Graha Pena Kendari terkait publikasi capaian kinerja tahun 2022 dan resolusi kinerja 2023 melalui media Kendari Pos. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Wakil direktur Kendari Pos beserta jajaran redaksi Kendari Pos Aula Kantor Graha Pena Kendari pada, Senin (13/2/2023).

“Capaian kinerja yang dilakukan BP3MI Sultra selama tahun 2022, diantaranya adalah melakukan sosialisasi dan desiminasi informasi, pencegahan pemberangkatan secara nonprosedural, pemberdayaan PMI Purna, fasilitasi pemulangan PMI terkendala, serta penempatan PMI secara prosedural. Selama tahun 2022 jumlah penempatan PMI asal Sultra yang tercatat di SISKOP2MI sebanyak 127 orang”, tutur Kepala BP3MI Sultra, La Ode Askar.

Namun, lanjut La Ode, hal ini berbanding terbalik dengan fakta yang ada dilapangan yang dibuktikan dengan sampel pendataan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri yang dilakukan oleh BP3MI Sultra di Kab. Muna Barat berjumlah 329 orang PMI dan sama sekali tidak tercatat baik di SISKOP2MI maupun di DISNAKER setempat. 

“Dan ini baru sdi atu Kabupaten, sementara Sultra terdiri dari 17 Kab/Kota. Artinya bahwa di Sulawesi Tenggara potensi penempatan PMI sangat besar namun proses keberangkatannya tidak sesuai dengan prosedur, sehingga membuat peluang praktek human trafficking. Di awal Februari ini ada 4 orang warga Sultra yang berhasil diselamatkan dari praktek perdagangan orang yang bermodus PMI. Fenomena ini diibaratkan seperti fenomena gunung es, artinya bahwa kasus yang nampak dipermukaan hanya sebagian kecil namun sebagian besar kasusnya terpendam dibawah permukaan”, ungkapnya. 

Lebih lanjut La Ode Askar juga menyampaikan, bahwa salah satu Kabupaten di Sultra yang menjadi potensi CPMI adalah di Kab. Wakatobi, di mana berdasarkan data yang melakukan registrasi ID PMI di Dinas Tenaga Kerja tahun 2022 tercatat kurang lebih 390 orang, namun belum melakukan proses penerbitan E-PMI dan OPP dan ini terindikasi sudah berangkat ke luar negeri tanpa dokumen yang lengkap. Sehinggga ini menjadi pekerjaan rumah BP2MI dan pemerintah daerah untuk duduk bersama bersinergi dalam mengimplementasikan mandat UU NO. 18 Tahun 2017 sesuai dengan tupoksi dan kewenangannya masing-masing. BP3MI Sultra meminta Pemda di Sultra agar aktif menekan penempatan angka PMI ilegal dan Pemda juga harus masif meberikan informasi dan mengedukasi warganya. Selain itu juga Pemda harus melakukan MoU dengan BP2MI, karena baru dua daerah di Sultra yang telah melakukan MoU dengan BP2MI ,yakni Kab. Wakatobi dan Kab. Buton.

Selain itu, La Ode Askar juga merilis data kasus PMI terkendala yang difasilitasi kepulangannya oleh BP3MI Sultra selama tahun 2022, yakni berjumlah 71 PMI dari target 55 PMI terkendala, yang terdiri dari 66 orang PMI terkendala, 4 orang Jenazah PMI dan 1 orang PMI sakit. Di Sultra yang tinggi kasus pemulangan PMI nya terkendalah adalah dari Kab. Wakatobi sebanyak 29 orang. Kasus pencegahan CPMI nonprosedural tahun 2022 sebanyak 5 orang. 

Di tahun 2022, BP3MI Sultra melakukan sosialisasi yang dianggarkan di pagu anggaran sebanyak 1 paket dan terealisasi sebanyak 8 paket. Hal ini terlaksana karena adanya sinergitas antara BP3MI Sulawesi Tenggara dengan Pemda setempat.

Selain itu pemberdayaan PMI purna sesuai dengan pagu anggaran yang tersedia hanya satu paket namun terealisasi sebanyak 2 paket. “Hal ini bisa terwujud karena adanya kegiatan yang sifatnya kolaboratif antara BP3MI Sultra dengan Dinas Transmigrasi”, tegasnya.

La Ode Askar juga menyampaikan Resolusi tahun 2023, di mana BP3MI Sultra mengalokasikan anggaran sosialisasi sebanyak 3 paket. BP3MI Sultra juga akan mendorong pembentukan kawan PMI di setiap Kab/Kota dan pembentukan Perwira PMI.

“Kami siap mendukung giat-giat yang dilakukan BP3MI Sultra dalam melindungi PMI di Wilayah Sultra melalui edukasi, media cetak, maupun elektronik guna melindungi pahlawan devisa asal Sultra,” kata Wakil Direktur Kendari Pos, Awal Nurjadin. ** (Humas/BP3MI Sulawesi Tenggara).

-