Jakarta, BP2MI (13/8) – Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani terima kunjungan kerja Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Ali Baal Masdar ke kantor BP2MI, Jakarta, Kamis (13/8).

Kepala BP2MI mengapresiasi Provinsi Sulbar menjadi provinsi yang cukup progresif dan antisipatif, dalam hal penyiapan pelabuhan yang khusus digunakan untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI), menginisiasi Peraturan Gubernur (Pergub) terkait pelindungan bagi PMI, dan menginisiasi pembangunan shelter yang akan digunakan bagi PMI untuk transit. 

Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar menyampaikan maksud dari kunjungan kerjanya, yaitu untuk memohon restu untuk proses pemulangan PMI Deportan dari Sabah, Malaysia Timur ke Sulawesi Barat melalui Pelabuhan Tanjung Silopo, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, sebagai bagian dari upaya meringankan Kabupaten Nunukan sebagai penyangga pemulangan PMI Deportan selama ini. Pelabuhan Tanjung Silopo siap menjadi pelabuhan embarkasi dan debarkasi PMI, terutama dengan banyaknya PMI yang bekerja di Sabah yang diketahui didominasi oleh PMI asal Sulbar.

“Keadaannya saat ini, setiap adanya deportasi dari Sabah biasanya melalui Tawau ke Nunukan, sehingga dengan adanya kapal langsung dari Sabah ke Tanjung Silopo dan sebaliknya, dapat membantu menghentikan perdagangan orang melalui jalur-jalur tikus di Kalimantan dan juga dapat diawasi,” kata Gubernur Sulbar.

Lebih lanjut, Gubernur Sulbar juga memohon bantuan fasilitasi kepulangan 3 PMI asal Sulbar yang bekerja di Riyadh, Arab Saudi dimana mereka mendapatkan kekerasan fisik saat bekerja disana. “Kami berharap BP2MI dapat memfasilitasi pemulangan PMI sekaligus menindak tegas pelaku yang memberangkatkan baik secara individu maupun perusahaan yang terlibat,” ujar Ali.

Tenaga Ahli Bidang Tenaga Kerja dan Hubungan Kerjasama Gubernur Sulbar, Firdaus, yang turut mendampingi Gubernur Sulbar mengatakan, upaya ini dilakukan dalam rangka tindak lanjut program Gubernur Sulbar untuk memberikan layanan penempatan dan perlindungan bagi warganya yang bekerja ke luar negeri. Gubernur Sulbar bahkan sudah mengunjungi Sabah, Malaysia untuk membangun hubungan kerjasama di berbagai sektor, khususnya bagi PMI.

Pemerintah Sulawesi Barat juga menyatakan siap memberikan dukungan dan kerjasama dalam program pemberantasan sindikasi penempatan PMI nonprosedural melalui penerbitan Pergub yang diperlukan, sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelaku yang memperdagangkan orang dan telah melanggar peraturan Undang-Undang yang berlaku maupun merugikan korban. “Apalagi kondisi PMI Bermasalah asal Sulbar, menurut data dari Malaysia tercatat berjumlah 21.056 pada tahun 2018, sedangkan PMI prosedural yang terdaftar di UPT BP2MI Makassar berjumlah 120 orang,” papar Firdaus.

Menindaklanjuti maksud dari Gubernur Sulbar, Kepala BP2MI mengatakan akan melakukan koordinasi dan mendorong Kementerian Perhubungan terkait persetujuan penggunaan pelabuhan bagi PMI dengan menggunakan jalur laut langsung dari dan ke Sabah ke Sulbar, tanpa melalui pelabuhan Nunukan. Serta menyampaikan upaya yang telah dilakukan BP2MI terkait kasus yang menimpa PMI asal Sulbar, melalui surat ke Dubes Arab Saudi dan Kapolri untuk menindaklanjuti kasus tersebut.*** (Humas/SD)