Mataram, BP2MI (13/4) – Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) melaksanakan kegiatan webinar program Government to Government (G to G) ke Jepang. Bertempat di Kantor UPT BP2MI Wilayah NTB, kegiatan webinar tersebut merupakan tindak lanjut dari pengumuman pendaftaran penempatan calon kandidat Pekerja Migran Indonesia (PMI) Nurse (Kangoshi) dan Calon Kandidat PMI Careworker (Kaigofukushishi) program G to G ke Jepang Batch XVI Penempatan Tahun 2023.

Narasumber dalam kegiatan webinar ini adalah Koordinator Penempatan Pemerintah Kawasan Asia Timur I dan Asia Tengah BP2MI, Akhmad Syihabudin, yang pada kesempatan ini menyampaikan hal-hal terkait peluang kerja tenaga kesehatan di luar negeri khususnya Jepang, alur proses pendaftaran, serta persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi.

Dalam sambutannya, Kepala UPT BP2MI Wilayah NTB, Abri Danar Prabawa menyampaikan bahwa berdasarkan data dari SISKOP2MI, dari total 3.351 kandidat Nurse dan Careworker Program G to G ke Jepang sejak tahun 2008, hanya ada 2% warga asal NTB yaitu sebanyak 74 orang. Sehingga diharapkan kegiatan webinar seperti ini sebagai sarana penyebarluasan informasi dapat efektif sehingga dapat meningkatkan minat warga NTB untuk mendaftar program G to G ke Jepang pada Batch XVI tahun ini.

Kegiatan ini disambut baik oleh Universitas dan Stikes di wilayah NTB, dengan harapan tidak hanya kegiatan webinar saja melainkan dapat dilaksanakan kegiatan sosialisasi secara tatap muka, guna langsung berinteraksi dan berdiskusi dengan mahasiswa maupun alumni yang ada di Perguruan Tinggi. Dikarenakan banyak masyarakat yang tertarik untuk bekerja di Jepang, namun belum mengetahui persyaratan yang harus dimiliki.

Pada kesempatan ini juga, Universitas Qomarul Huda Bagu Lombok Tengah menyampaikan keinginannya untuk menandantangi MoU dengan BP2MI sebagai tempat pelatihan dan penyiapan CPMI yang terampil.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Dompu menanggapi dengan antusias program G to G Jepang mengingat di Kabupaten Dompu banyak lulusan sekolah keperawatan yang belum dapat terserap, dan mengingat kebijakan pemerintah yang akan menghapus tenaga kontrak/honorer dengan beralih ke P3K. Sehingga mereka yang sedang bekerja sebagai tenaga kontrak di Pukesmas atau RSUD akan terancam kehilangan pekerjaan.

Kegiatan Webinar Program G to G ke Jepang tersebut dihadari oleh 50 Orang peserta yang terdiri dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat, Universitas dan Stikes di Provinsi NTB, PPNI serta Masyarakat umum. **(Humas/UPT BP2MI Wilayah NTB/AA)