Denpasar, BP2MI (17/6) - Unit Pelaksana Teknis Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UPT BP2MI) Wilayah Bali berkunjung ke kantor Ombudsman RI Perwakilan Bali, di Denpasar Timur, Bali, pada Kamis (16/6/2022).

Kunjungan ini bertujuan membahas kiat-kiat peningkatan kepatuhan standar pelayanan publik, khususnya dalam meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

Kasubbag Tata Usaha UPT BP2MI Wilayah Bali, Wirawan Negara Harahap menyatakan bahwa, pada prinsipnya, UPT BP2MI Wilayah Bali ingin meningkatkan kualitas standar pelayanan publik, agar sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

“Peningkatan pelayanan publik juga sebagai katalisator pembangunan zona integritas, dalam rangka meraih predikat WBK dan predikat kepatuhan tinggi, terhadap pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan UPT BP2MI Bali,” jelas Wirawan.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bali, Umar Ibnu Alkhattab menyambut baik upaya UPT BP2MI Wilayah Bali untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Terkait pelayanan publik, kualitas pelayanan yang diberikan pada masyarakat harus dititikberatkan untuk pelayanan yang prima. Ada beberapa unsur yang harus diperhatikan, salah satunya adalah kualitas dari sumber daya manusia di suatu organisasi,” tegasnya.  

Umar melanjutkan, hal-hal seperti visi misi pelayanan publik juga harus jelas, seperti kelengkapan Standar Operasional Prosedur (SOP), dan tidak luput dukungan sarana prasarana, juga harus ada. Terkait dengan sarana prasarana, sebuah organisasi hendaknya memiliki pelayanan prioritas yang ramah penyandang disabilitas.

“Untuk memantau kepuasan masyarakat penerima layanan, perlu dilakukan survei kepuasan masyarakat. Nantinya, hasil survei ini digunakan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan, agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” tutupnya. ** (Humas/UPT BP2MI Wilayah Bali)

-