Saturday, 20 April 2024

Berita

Berita Utama

UPT BP2MI Makassar Koordinasi Pemulangan PMI di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan

-

00.07 14 July 2020 3346

UPT BP2MI Makassar Koordinasi Pemulangan PMI di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan

Makassar, BP2MI (1/7) - UPT BP2MI Makassar  menghadiri Rapat Koordinasi Pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Ruang Rapat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Selasa (30/6/2020).

Dalam kegiatan tersebut dibahas mengenai evaluasi pemulangan PMI deportasi dari Malaysia yang sudah dilaksanakan selama empat gelombang.  Serta persiapan pemulangan WNI dan PMI deportasi dari Malaysia melalui jalur laut menggunakan Kapal Thalia yang dijadwalkan akan tiba di Pelabuhan Nusantara Parepare, Sulsel, pada Jumat, (3/7/2020).

Benang merah  dari hasil kegiatan yaitu ditetapkannya Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan pemulangan WNI dan PMI setibanya di Pelabuhan Parepare.  Serta pentingnya sinergi antar instansi untuk memberikan pelayanan maksimal dan manusiawi bagi para PMI seperti perlu adanya penyediaan obat-obatan, masker, makanan dan minuman yang sangat dibutuhkan oleh para PMI tersebut.

Selain itu,  diperlukan kesepakatan berbagai pihak agar tidak terjadi adanya ego sektoral di Pelabuhan Parepare dalam penanganan pemulangan PMI, dan untuk mengantisipasi berbagai pihak yang tidak bertanggungjawab untuk terlibat langsung dalam pemulangan di area pelabuhan Parepare.

Kepala BP2MI UPT Makassar, Mohd. Agus Bustami  menyebutkan, dengan kebersamaan dan sinergi Tim Provinsi Sulsel menunjukkan koordinasi yang lebih efektif dan efisien dalam evakuasi pemulangan PMI. Rapat ini diakhiri dengan rencana pelaksanaan Zoom meeting bersama Sekda Sulsel sehari sebelum proses pemulangan PMI di Pelabuhan Parepare untuk mematangkan koordinasi antar instansi dan lembaga.

Hadir dalam rapat tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulsel, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Sulsel, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulsel, perwakilan Dinas Sosial Provinsi Sulsel, Dinas Perhubungan Provinsi Sulsel, dan beberapa instansi terkait lainnya. * (Humas/UPT BP2MI Makassar/Nila)