Palu, KemenP2MI (26/09) – Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sulawesi Tengah (Sulteng) menggelar rapat pembinaan Sumber Daya Manusia dalam rangka penguatan layanan pelindungan Pekerja Migran Indonesia, pada Jumat (26/09/2025).

Rapat ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas, koordinasi, dan profesionalitas aparatur BP3MI Sulteng dalam memberikan pelayanan prima, khususnya aspek penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia di daerah. Melalui rapat ini, BP3MI Sulteng menegaskan komitmennya untuk terus berbenah dan meningkatkan standar pelayanan agar sejalan dengan kebutuhan pekerja migran serta amanah regulasi yang berlaku.

Kepala BP3MI Sulteng, Mustaqim, menyampaikan bahwa pembinaan SDM merupakan kunci dalam menciptakan layanan yang responsif, cepat, dan tepat sasaran. Dengan SDM yang berkualitas, diharapkan seluruh jajaran mampu menghadapi berbagai tantangan, termasuk dinamika migrasi tenaga kerja dan isu-isu pelindungan Pekerja Migran Indonesia. menegaskan pentingnya pembinaan SDM dalam mendukung penguatan layanan.

“SDM adalah aset utama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan pembinaan yang berkesinambungan, kita ingin memastikan bahwa seluruh pegawai BP3MI Sulteng memiliki kompetensi dan pemahaman yang sama untuk memberikan perlindungan terbaik bagi Pekerja Migran Indonesia,” ujar Mustaqim.

Sementara itu, Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Riswan, menyampaikan arahan penting mengenai kepegawaian di Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI).

“Kami sangat mengapresiasi inovasi dan kinerja yang dilakukan oleh BP3MI Sulawesi Tengah serta kami juga menyampaikan tentang Peraturan Menteri terkait Penggunaan Seragam Dinas di lingkungan KemenP2MI. Selain itu, pegawai BP3MI Sulteng diminta untuk berhati-hati dalam mengelola sosial media dan tidakmudah terpengaruh,” ucap Riswan

Selanjutnya, Dirjen Pemberdayaan M. Fachri juga menyampaikan beberapa hal mengenai program KemenP2MI yaitu Desa Migran Emas.

“Target pembentukan Desa Migran Emas yang tercapai selama kepemimpinan Menteri sebelumnya yaitu 45 Desa. Himbauan untuk mendorong pembentukan Desa Migran Emas menjadi 200 Desa, bahkan hingga 400 Desa. Dengan adanya Desa Migran Emas, dapat memudahkan langkah pelindungan karena di dalamnya ada Peraturan Desa tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Semakin banyak Perdes yang ditetapkan, bisa mendorong penetapan Perbup, Pergub dan Perda,” papar Fachri.

Fachri melanjutkan, KemenP2MI mengusung konsep pelindungan melalui Desa Migran Emas. Karena penguatan pelayanan bisa dilakukan di Desa Migran Emas.

“Jaringan yang terbangun secara terstruktur mulai dari KemenP2MI tingkat pusat, BP3MI tingkat provinsi, P4MI tingkat kabupaten dan Desa Migran Emas di tingkat desa, menjadi garda terdepan dalam pencegahan. Selain itu, Desa Migran Emas juga berpotensi menjadi supply/penyiapan tenaga. Sedangkan tugas P4MI itu cukup mencarikan job order,” tutur Fachri.

Rapat ini juga menjadi momentum penguatan sinergi antarbidang serta upaya memastikan setiap pegawai siap menghadapi dinamika migrasi tenaga kerja, sekaligus menjawab tantangan-tantangan baru dalam pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Turut hadir Dirjen Pemberdayaan, M. Fachri; Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Riswan; dan Analis SDMA Ahli Madya, Ade Indra. ** (Humas/BP3MI Sulawesi Tengah)

-