Palu, KemenP2MI (18/02) - Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sulawesi Tengah menggelar rapat koordinasi bersama instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, pada Selasa (18/02/2025).

Hadir dalam rapat ini perwakilan dari Badan Intelijen Negara Daerah Provinsi Sulawesi Tengah; Dinas Dukcapil Kab. Donggala; Kepala Seksi Pelindungan PMI Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah, Darmawati; Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Donggala, Moh. Ilham Yunus;; Kepala Seksi Perluasan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sigi, Muin Mursalin; dan Camat Sirenja Kab. Donggala.

Hal ini merupakan tindak lanjut atas arahan Sekretaris Jenderal Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) / BP2MI, Irjen Pol. Dwiyono, agar di tengah kebijakan efesiensi anggaran seluruh BP3MI harus melakukan kolaborasi bersama pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, khususnya dalam pelayanan fasilitasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke daerah asalnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BP3MI Sulawesi Tengah, Mustaqim menyampaikan bahwa fasilitasi pemulangan PMI Terkendala menjadi tanggung jawab bersama antara Kementerian P2MI dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Peran tersebut, sebagai wujud sinergi dan kolaborasi dalam penguatan tata kelola pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Oleh karena itu, untuk meminimalisir biaya kegiatan pemulangan PMI diharapkan Pemerintah Daerah khususnya Dinas Tenaga Kerja Provinsi maupun Dinas Tenaga Kerja asal PMI, mengambil peran dalam memfasilitasi kepulangan PMI yang bersangkutan untuk kembali kedaerah asalnya hingga sampai kepada keluarganya. ** (Humas/BP3MI Sulawesi Tengah)

-