Berita Utama
BP3TKI Manado Adakan Rapat Koordinasi Tim Satgas Guna Cegah PMI Ilegal
15.04
25 April 2019
2013
.jpg)
Manado, BNP2TKI, Kamis (25/4/2019)___Guna mencegah dan menindak perekrutan PMI ilegal yang kini semakin marak, BP3TKI Manado selaku perpanjangan tangan BNP2TKI di wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara, Senin (22/4/2019) lalu mengadakan rapat koordinasi tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penindakan PMI Ilegal. Rapat koordinasi yang juga sekaligus sebagai ajang pengukuhan tim Satgas Pencegahan dan Penindakan PMI Ilegal ini dihadiri oleh perwakilan dari Polda Sulawesi Utara, perwakilan dari Kemenkumham Kantor Wilayah Sulawesi Utara, perwakilan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Utara serta perwakilan dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Utara selaku anggota dari tim satgas.
Kepala BP3TKI Manado, Hard F. Merentek, membuka langsung rapat koordinasi ini. Dalam sambutannya, Hard menyebutkan bahwa pembentukan tim satgas ini merupakan salah satu langkah strategis BNP2TKI untuk memberikan perlindungan maksimal bagi PMI khususnya PMI di wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara.
“BNP2TKI ingin memberikan jaminan perlindungan penuh bagi PMI yang bekerja keluar negeri, salah satunya adalah dengan pembentukan tim satgas yang para anggotanya berasal dari instansi terkait dan BP3TKI Manado sebagai penanggung jawab. Melalui tim satgas ini, kami bermaksud untuk menjalin sinergi antar sesama anggota guna melakukan pencegahan dan penindakan bagi perekrut PMI ilegal serta meminimalisir penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri secara unprosedural” ungkapnya.
Saat ini, modus perekrutan ilegal semakin canggih karena sudah menyentuh sosial media dengan jutaan pengguna. Dengan iming-iming gaji besar, cepat berangkat dan gratis, banyak calo yang tidak bertanggung jawab berusaha untuk menarik perhatian dari masyarakat agar mau bekerja ke luar negeri secara unprosedural.
“Tahun 2018 lalu, BP3TKI Manado pernah menerima laporan dan juga bukti terkait lowongan kerja ke luar negeri yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Namun berkat adanya koordinasi yang baik antar anggota tim satgas yang telah kami bentuk maka hal ini dapat kami selidiki hingga ke akarnya. Untuk mencegah kejadian yang sama, tahun ini kami kembali membentuk tim satgas pencegahan dan penindakan PMI ilegal untuk menghindari penempatan PMI secara unprosedural, karena kami sinyalir perekrutan dengan menggunakan media sosial masih ada” kata Hard.
Dalam rapat koordinasi ini, kepala BP3TKI Manado banyak membahas mengenai permasalahan serta isu yang sering ditemui dilapangan terkait penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia serta membahas rencana aksi tim satgas untuk memaksimalkan perlindungan kepada PMI di wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara. Anggota tim juga banyak mengusulkan beberapa masukan yang positif guna mendukung rencana strategis dari satgas yang telah dibentuk ini .
“Kami berharap dengan adanya pembentukan tim satgas serta rapat koordinasi ini dapat memaksimalkan perlindungan pemerintah terhadap PMI. Instansi terkait juga akan terus kami libatkan dalam hal mencegah dan menindak permasalahan PMI khususnya PMI ilegal” tutup Hard. **(Humas/ MSD (Pengantar Kerja BP3TKI Manado)/ Editor:Lily)
Kepala BP3TKI Manado, Hard F. Merentek, membuka langsung rapat koordinasi ini. Dalam sambutannya, Hard menyebutkan bahwa pembentukan tim satgas ini merupakan salah satu langkah strategis BNP2TKI untuk memberikan perlindungan maksimal bagi PMI khususnya PMI di wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara.
“BNP2TKI ingin memberikan jaminan perlindungan penuh bagi PMI yang bekerja keluar negeri, salah satunya adalah dengan pembentukan tim satgas yang para anggotanya berasal dari instansi terkait dan BP3TKI Manado sebagai penanggung jawab. Melalui tim satgas ini, kami bermaksud untuk menjalin sinergi antar sesama anggota guna melakukan pencegahan dan penindakan bagi perekrut PMI ilegal serta meminimalisir penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri secara unprosedural” ungkapnya.
Saat ini, modus perekrutan ilegal semakin canggih karena sudah menyentuh sosial media dengan jutaan pengguna. Dengan iming-iming gaji besar, cepat berangkat dan gratis, banyak calo yang tidak bertanggung jawab berusaha untuk menarik perhatian dari masyarakat agar mau bekerja ke luar negeri secara unprosedural.
“Tahun 2018 lalu, BP3TKI Manado pernah menerima laporan dan juga bukti terkait lowongan kerja ke luar negeri yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Namun berkat adanya koordinasi yang baik antar anggota tim satgas yang telah kami bentuk maka hal ini dapat kami selidiki hingga ke akarnya. Untuk mencegah kejadian yang sama, tahun ini kami kembali membentuk tim satgas pencegahan dan penindakan PMI ilegal untuk menghindari penempatan PMI secara unprosedural, karena kami sinyalir perekrutan dengan menggunakan media sosial masih ada” kata Hard.
Dalam rapat koordinasi ini, kepala BP3TKI Manado banyak membahas mengenai permasalahan serta isu yang sering ditemui dilapangan terkait penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia serta membahas rencana aksi tim satgas untuk memaksimalkan perlindungan kepada PMI di wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara. Anggota tim juga banyak mengusulkan beberapa masukan yang positif guna mendukung rencana strategis dari satgas yang telah dibentuk ini .
“Kami berharap dengan adanya pembentukan tim satgas serta rapat koordinasi ini dapat memaksimalkan perlindungan pemerintah terhadap PMI. Instansi terkait juga akan terus kami libatkan dalam hal mencegah dan menindak permasalahan PMI khususnya PMI ilegal” tutup Hard. **(Humas/ MSD (Pengantar Kerja BP3TKI Manado)/ Editor:Lily)
.jpeg)
