Jakarta, BP2MI (29/08) - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), melalui Korps HMI Wati atau KOHATI melakukan kerja sama dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Senin, (29/8/2022), Kepala BP2MI, Benny Rhamdani, saat hadir dalam sosialisasi terkait Pekerja Migran Indonesia (PMI), sebagai narasumber menyampaikan beberapa hal penting.

"Kerja kolaborasi seperti ini amat penting. Dimana saat ini penempatan ilegal PMI begitu marak. Saya harus jujur mengatakan Indonesia sedang darurat penempatan ilegal PMI," kata Benny, saat berada di Sekretariat PB HMI, Jakarta.

Benny menjelaskan pentingnya KOHATI HMI dan mahasiswa untuk terihat langsung mengubah mindset masyarakat tentang Pekerja Migran Indonesia yang dianggap menyeramkan. PMI dikonotasikan negatif, padahal itu dulu.

"Adik-adik KOHATI PB HMI disini kalau ngomongin Pekerja Migran, pasti masih memikirkan tentang hal-hal buruk di masa lalu. Tapi sekarang berbeda, PMI sudah kita sediakan semua kebutuhannya, mulai dari fast track, lounge khusus dan tidak ada lagi sepeserpun uang yang dikutip dari PMI. Semua sudah jelas tidak boleh lagi ada pungli, sesuai dengan UU no. 18/2017," ujar Benny.

Lanjut Benny, mengajak mahasiswa yang hadir untuk melakukan perlawanan terhadap masalah yang selama ini menghantui PMI. Bahwa kejahatan kemanusiaan, secepat apapun itu akan mampu dihentikan, dan semua itu membutuhkan keberpihakan, tambah Benny.

"Ada dua kejahatan yang sekarang kita sedang perangi. Yang pertama adalah penempatan ilegal PMI, dan yang kedua adalah sindikat ijon rente. Saya harap mahasiswa membantu BP2MI untuk melakukan perlawanan dari komponen mahasiswa, karena saya yakin KOHATI memiliki kepedulian tentang masalah PMI, apalagi banyak korban dari penempatan ilegal adalah perempuan dan Ibu,” sebut Benny.

Dalam kegiatan sosialisasi yang dirangkaikan dengan Soft Launching "KOHATI Gerak Bersama Cegah Trafficking", dan Diskusi Pencegahan Trafficking Perempuan Calon Pekerja Migran ini menggiring narasumber lainnya. Diantaranya, Ketua Pelaksana Harian Rumpun Gema Perempuan, Aida Milasari.

"Kalau BP2MI sudah lahir dari dulu, pasti korban perdagangan manusia semakin sedikit. Dan pasti semakin banyak PMI yang happy bekerja ke luar negeri,” kata Aida dalam pembukaannya.

Aida juga menjelaskan, permasalahan PMI di lapangan sangat kompleks dan sangat erat dengan perdagangan manusia. Permasalahan PMI bukan hanya terjadi di luar negeri saja, tetapi permasalahannga bermula dari dalam negeri. Kemiskinan struktural membuat banyak Warga Negara Indonesia menjadi korban human trafficking.

"Untuk penempatan PMI ilegal, human trafficking itu penuh dengan manipulasi, malah orang-orang dekat yang mengajak. Biasanya yang diincar untuk diperdagangkan adalah anak dibawah umur, bahkan dari SMP sudah di ajak untuk bekerja keluar negeri,” tambah Aida.

Dalam penutupnya, Aida berharap KOHATI turut membantu BP2MI dan pemerintah untuk memutus rantai perdagangan manusia. 

"KAMI meminta HMI beserta KOHATI untuk turut serta dan bahu membahu untuk memutus rantai perdagangan manusia. Kita tidak harus menunggu pemerintah untuk sosialisasi. Kita sudah bisa berperan sesuai kapasitas kita untuk mengedukasi masyarakat tentang human trafficking," pungkasnya.

Dalam acara tersebut, juga dilaksanakan penandatanganan komitmen bersama antara BP2MI dan KOHATI untuk mencegah, melawan dan memberantas praktek perdagangan orang dan perempuan calon pekerja migran, yang ditandatangani oleh Kepala BP2MI, Benny Rhamdani dan Ketum PB KOHATI, Umiroh Fauziyah. *(Humas/RMA/TDW)