Surabaya, BP2MI (22/07) - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani mendorong semangat para pegawai BP3MI Jawa Timur untuk terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah di Jawa Timur untuk melakukan MoU (Memorandum of Understanding) dengan BP2MI dalam pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sesuai amanat UU nomor 18 tahun 2017.

“Pemerintah daerah perlu memahami tanggung jawabnya. Oleh karena itu perlu percepatan, karena dari total 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur, BP2MI baru melakukan MoU dengan 1 Pemda di Jawa Timur, yaitu Blitar,” ujar Benny, saat memberikan arahan dalam kegiatan Pembinaan Pegawai bagi BP3MI Jawa Timur dan P4MI di wilayah kerjanya, di kantor BP3MI Jawa Timur, Surabaya, Jumat (22/07).

Untuk itu, Benny mengingatkan, pegawai BP3MI Jawa Timur agar tidak terjebak pada kerja-kerja rutinitas dan hanya untuk penyerapan anggaran. 

“Jika siklus kerja seperti itu, maka tidak akan ada perubahan. Dibutuhkan langkah-langkah inovatif dan kreativitas, karena dinamika terus berkembang di lapangan. Kalian harus terus berpikir apa yang harus dilakukan, langkah-langkah dan terobosan apa yang diharapkan dapat membumi bagi para PMI,” pinta Benny.

Benny juga meminta pegawai BP3MI Jawa Timur untuk aktif menyebarkan informasi-informasi kepada masyarakat. Salah satunya terkait Taiwan, yang saat ini telah mengabulkan permintaan Indonesia untuk menaikan gaji PMI sektor informal dari 17 ribu NTD menjadi 20 ribu NTD. Serta menghapuskan agency fee sebesar 60 ribu NTD.

“Banyak yang tanya kenapa ini belum jalan. Karena ini membutuhkan proses dan ada mekanismenya, dan itu berhubungan dengan TETO, Kemnaker, dan sebagainya. Jadi hal tersebut tidak serta merta setelah saya konferensi pers, lalu kebijakan tersebut langsung berjalan,” papar Benny.

Dalam kesempatan tersebut, Benny juga mengajak pegawai BP3MI Jawa Timur untuk terus berperang melawan para sindikat penempatan ilegal PMI ke luar negeri. Ia bercerita, bahwa pembentukan Satgas Pemberantasan Sindikat Penempatan Ilegal di BP2MI, sebenarnya hanya bermodal nekat, karena payung hukumnya tidak ada. 

Sebetulnya, sambung Benny, Indonesia sudah memiliki Satgas TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) yang payung hukumnya adalah Perpres Nomor 22 tahun 2021. Artinya, kalau Satgas TPPO itu bekerja untuk kepentingan negara, dalam hal pencegahan pemberantasan penempatan ilegal dan perdagangan orang, maka itu sudah cukup dan tidak perlu ada satgas-satgas yang lain. Keterlibatan 24 Kementerian/Lembaga dalam Satgas TPPO itu juga sudah sangat kuat. 

“Tapi ketika saya masuk, saya melihat fenomena bagaimana maraknya perdagangan manusia dan tidak berdayanya negara dan hukum dalam menghadapi mereka. Juga bagaimana pesta pora para sindikat ini mengambil keuntungan dari perdagangan manusia yang tentu tidak boleh ditolerir. Bagaimana saya tidak marah dengan situasi itu. Sehingga saat saya bertemu Presiden, saya mohon izin untuk membentuk Satgas dan disetujui oleh Presiden. Alhamdulillah saat ini sudah bergerak dan kerjanya sudah mulai nampak,” tutur Benny.

Benny melanjutkan, saat ini ia sudah melangkah ke keinginan untuk membuat jera para sindikat penempatan ilegal PMI, tidak hanya dengan pendekatan pemidanaan, tetapi juga upaya pemiskinan.

“Saya sudah bicara dengan rekan-rekan di Kemenko, bahwa saya ingin mengadopsi apa yang dilakukan Ibu Susi Pudjiastuti. Para tekong ini banyak menggunakan perahu dan speedboat untuk menyelundupkan PMI ke Malaysia. Saya ingin itu disita oleh negara dan tenggelamkan. Jadi bagaimana membuat mereka miskin. Karena kalau perahu tempat transportasi tidak dihilangkan dan ditenggelamkan, artinya itu bisa dijadikan sarana untuk mereka terus menyelundupkan para pekerja kita ke Malaysia,” kata Benny.

Benny mengatakan, artinya lakukan sekecil apapun yang dapat kita lakukan dan yakini bahwa kita sudah berjuang di jalan kebenaran. “Dan saat ini kita sedang berperang melawan orang-orang jahat untuk menegakan hal-hal kebaikan. Itu saja prinsip kita,” tutup Benny. ** (Humas/SD/MIT)

-