Wednesday, 3 June 2020
banner-1

Kepala BP2MI Ajak 9 ABK dan Serahkan 415 Pengaduan Kasus ABK ke Bareskrim

banner-1

Relaksasi Penempatan PMI Pasca Covid-19, BP2MI-Kemnaker Lakukan Vicon dengan Pewakilan di Timur Tengah

banner-1

Kepala BP2MI: Tanggalkan Ego Sektoral, dan Single Data untuk Benahi Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan ABK

banner-1

BP2MI akan Menjadi Mimpi Buruk P3MI yang Nakal

banner-1

Gandeng Menaker RI, Kepala BP2MI Sambut 9 ABK

Kepala BP2MI

Siaran Pers BP2MI Nomor: SP-05/SU-HH/IV/2020                                Siaran Pers BP2MI Nomor: SP-04/SU-HH/III/2020                                Surat Edaran Kepala BP2MI Nomor 04 Tahun 2020                                Siaran Pers BP2MI Nomor: SP-03/SU-HH/III/2020                                Pengumuman Hasil SKD CPNS Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 2019                                Surat Edaran Deputi Penempatan nomor: SE.04/PEN/III/2020                                Siaran Pers BP2MI Nomor: SP-02/SU-HH/III/2020                                Siaran Pers BP2MI Nomor: SP.01/SU-HH/III/2020                                Surat Edaran Kepala BP2MI Nomor 01 Tahun 2020                                Jadwal dan Lokasi Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar CPNS 2019                                Pengumuman Hasil Sanggahan Peserta pada Tahap Seleksi CPNS BNP2TKI Tahun Anggaran 2019                               

Berita Terbaru

Pandemi COVID-19 Sebabkan 2 PMI Asal Bali Dipulangkan dari Kuwait

Denpasar, BP2MI (02/06) - Pandemi Covid-19 menyebabkan pelaku bisnis di luar negeri kesulitan untuk melakukan penggajian karyawan karena terjadinya penurunan omzet besar-besaran. Dua Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Bali yang bekerja di restoran di negara Kuwait akhirnya dipulangkan sebelum kontrak kerja berakhir karena masalah finansial di restoran tempat mereka bekerja. 

Selama melewati masa lockdown yang berlangsung dua bulan di Kuwait, PMI hanya difasilitasi akomodasi dan konsumsi sebelum akhirnya dipulangkan ke Indonesia.

Kepala UPT BP2MI Denpasar, Wiam Satriawan mengatakan kedua PMI asal Kabupaten Buleleng ini tiba di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, Senin (01/06/2020) dengan pesawat Citilink QG 688, setelah sebelumnya transit di Jakarta.

Wiam menambahkan, mengingat kedua PMI dipulangkan sebelum kontraknya berakhir, pihak restoran di Kuwait sepakat untuk mempekerjakan keduanya kembali jika kondisi perekonomian di era pandemi sudah membaik. PMI rencananya akan kembali dipekerjakan di bulan September dan sudah memperoleh tiket kembali ke Kuwait.

“Sesuai dengan prosedur yang diberlakukan, setiap orang yang hendak masuk ke Bali melalui bandara harus memiliki hasil tes PCR negatif guna mencegah penyebaran wabah COVID-19, termasuk kedua PMI tersebut. UPT BP2MI Denpasar telah melaksanakan pendataan dan pemantauan kepulangan kedua PMI tersebut, yang nantinya akan diarahkan ke BPSDM Provinsi Bali untuk selanjutnya dijemput oleh pemerintah daerah kabupaten asal,” jelasnya. ***(Humas BP2MI/Ayu-UPT BP2MI Denpasar)

Update Data Paspor

Data Paspor Anda Berubah?

Cek E-KTKLN

Cek Status PMI

Program Prioritas Nasional

BP3TKI PADANG BANTU PULANGKAN MARDIANIS

PADANG, BNP2TKI (23/12) –  Balai Pelayanan Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Padang membantu kepulangan Mardianis, pekerja migran yang berangkat kerja ke Malaysia tanpa memenuhi prosedur penempatan yang ada. Petugas BP3TKI  Padang dan keluarga Mardianis telah menunggu kepulangannya di Bandara Internasional Minangkabau (BIM) pada hari Senin, 23 Desember 2019.

“Kasus Mardianis diketahui sejak pihak keluarga melakukan pengaduan kepada BP3TKI Padang pada November silam. Pihak keluarga menceritakan terkait permasalahan Mardinais bekerja di luar negeri dan  meminta agar yang bersangkutan dipulangkan. Maka, kami pun menghubungi pihak KBRI Kuala Lumpur untuk bekerjasama, sehingga ia dapat dipulangkan”, ungkap Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan BP3TKI Padang, Valerie Cristhie Fasila, S,Pd.

Mardianis yang berasal dari Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat ini  berangkat ke Malaysia  untuk bekerja sebagai pengasuh anak di Selangor pada pertengahan Agustus 2019 lalu.  Ia diajak oleh seorang yang bernama Iwit dan melakukan pejalanan ke Malaysia via Dumai.  Iwit menjanjikan bahwa majikan di Malaysia akan mengajinya sebesar RM.1.000 per bulan dan diberikan waktu cuti.  Setelah beberapa bulan bekerja ternyata Madianis tidak mendapatkan gaji yang dijanjikan. Ia hanya digaji sebesar RM 450, cuti pun tidak diberikan. Mardianis pun sulit untuk menghubungi keluarganya yang berada di Indonesia karena alat komunikasi yang ia bawa disita oleh majikan.

“Mardianis berangkat secara ilegal ke Malaysia. Ia tidak memiliki dokumen yang lengkap termasuk perjanjian kerja yang seharusnya disana tercantum berapa gaji yang diterima saat bekerja di Malaysia. Ia pun tidak terdaftar sebagai PMI yang bekerja di luar negeri, sehingga memang sangat rentan terhadap perlakukan yang tidak semestinya di luar negeri. Kami pun menduga bahwa ini merupakan Tindak Pidana Perdagangan Orang, “ tambah Valerie.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang atau yang dikenal dengan TPPO merupakan  tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

“Untuk selanjutnya, kami akan mendampingi Mardinais untuk melapor ke Polda Sumbar terkait kasus yang dialaminya. Upaya ini merupakan bentuk komitmen BP3TKI Padang bersama Satuan Tugas Penempatan dan Perlindungan PMI asal Sumatera yang termasuk didalamnya kepolisian, agar memberikan perlindungan kepada masyarakat Sumatera Barat:”, imbuh Valerie. ** (humas/bp3tkipadang/dba)

Plt Kepala BP2MI : Perlu Penguatan Tata Kelola PMI di Daerah Perbatasan.

Jakarta, BP2MI (7/2) – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Tatang Budie Utama Razak menyampaikan perlunya Penguatan Tata Kelola PMI di Daerah Perbatasan.

Demikian benang merah dari Rapat Koordinasi Identifikasi Pencegahan, dan Penanganan PMI Bermasalah di Daerah bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik (Kemenko PMK), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian PP dan PA dan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) wilayah Perbatasan di Jakarta, Kamis 6/2/2020.

Hadir dalam rapat tersebut Deputi Penempatan BNP2TKI Teguh Hendro Cahyono, Deputi Perlindungan BNP2TKI Anjar Prihantor BW, Direktur Kerjasama Verifikasi  Penyiapan Dokumen BNP2TKI Haposan Saragih, serta Direktur Pemberdayaan BNP2TKI A Gatot Hermawan.

Tatang Budi Utama Razak menyampaikan,  paparan mengenai penguatan tata kelola PMI  di daerah perbatasan. Ia mendefinisikan PMI bermasalah (PMIB) menjadi 2 bagian. Pertama, PMI yang menghadapi permasalahan seperti adanya kekerasan dari majikan, hak tidak dibayarkan, bekerja tidak sesuai dengan kontrak dan lain sebagainya. Kedua, PMI yang memiliki permasalahan (baca: PMI bermasalah) mengenai prosedur penempatan atau biasanya disebut PMI  non-prosedural.

Menurutnya, kehadiran Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) saat ini masih melakukan tugas penempatan PMI bukan bertugas untuk melindungi PMI. Fungsi LTSA untuk perlindungan PMI mengenai kelengkapan dan kemudahan untuk memenuhi dokumen penempatan sesuai dengan UU No 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Sampai saat ini sudah ada  36 LTSA telah beridiri di Tahun 2019 dan 10 LTSA akan berdiri di Tahun 2020.

Dalam rapat tersebut, terdapat 6  usulan pembenahan dan tindak lanjut mengenai tata kelola PMI di daerah perbatasan. Mulai dari penguatan peran Pemerintah Daerah (Provinsi hingga Desa) sesuai amanat UU No 18 Tahun 2017. Memperkuat implementasi kerjasama lintas Kementerian dan Lembaga dan Tim Satgas pencegahan dan penanganan PMI non-prosedural, perlunya aturan khusus tata kelola PMI di daerah perbatasan, baik di fase penempatan dan pelindungannya, integrasi program menggandeng daerah perbatasan dengan daerah kantong PMI (pendataan, pengaduan kasus, dan pemberdayaan), redokumentasi (program pemutihan) PMI non-prosedural menjadi PMI prosedural, serta  monitoring dan evaluasi secara periodik yang dipimpin oleh Menteri Koordinator.

Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, Ghafur Akbar Dharma Putra menyampaikan, salah satu penyebab terjadinya PMIB adalah PMI Non-Prosedural  melalui perbatasan.

Ia menjelaskan untuk mencegah dan menangani PMIB di daerah perbatasan, Pemerintah sudah membangun Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) bagi. Namun, kinerja LTSA perlu dievaluasi dan dioptimalkan. Kemnko PMK menerima masukan yang disampaikan oleh  BP2MI.  Sehingga mengetahui kronologis dari PMIB. Menindaklanjuti usulan yang diterima, akan dibentuk tim kecil untuk membahas keenam isu yang disampaikan untuk ditemukan solusinya bersama Kementerian/Lembaga terkait.

Di akhir pertemuan, Tatang menyimpulkan PMI Non-Prosedural masih akan terus ada. Namun, bagaimana menurunkan jumlah PMI Non-Prosedural. "Penyebabnya sudah kita ketahui  PMI Non-Prosedural sudah diketahui dan kita akan temukan pemecahan dari persoalan tersebut". Tegas Tatang.*(Humas/AH/MH)

Sinergitas Penyiapan CPMI  antara BP2MI dengan Stakeholders

Jakarta, BP2MI (10/2) – Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melalui Direktorat Pemetaan dan Harmonisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (TKLN) II terus meningkatkan progres kerja sama dengan Lembaga - Lembaga Pendidikan. Kerjasama tersebut  tertuang  dalam kesepakatan (MoU)  sebagai upaya peyiapan calon pekerja migran Indonesia (CPMI), seiring dengan dengan telah terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Miran Indonesia.

Deputi Kerjasama Luar Negeri dan Promosi BNP2TKI Elia Rosalina,  mengapresiasi Lembaga - Lembaga Pendidikan yang dinilai dapat bersinergi dengan BP2MI sebagai bagian dari implementasi kerjasama yang sudah terjalin. “Di bawah kerangka kerja sama ini, Kami berharap Lembaga - Lembaga Pendidikan yang sudah menjalin kesepakatan (MoU) dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja kesehatan luar negeri,” ujar Deputi dalam kegiatan Evaluasi terhadap kerjasama (MoU) antara BP2MI dengan Stakeholder Sektor Kesehatan, di Jakarta Rabu (5/2/2020).

Ditempat yang sama, Direktur PHKTKLN II BNP2TKI, Sri Andayani menyampaikan BNP2TKI siap untuk bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan untuk melakukan Sosialisasi kepada pihak keluarga CPMI.  

Terdapat beberapa permasalahan dalam proses penyiapan tenaga kerja luar negeri diantaranya masalah ketidakjelasan informasi bagi pihak kelarga CPMI dan biaya pengurusan persyaratan pemberangkatan ke luar negeri.  BP2MI akan memfasilitasi dengan mempertemukan pihak CPMI dengan pihak penyedia KUR PMI, sebagai solusi pembiayaan pengurusan persyaratan pemberangkatan ke luar negeri.

“Saya percaya dengan komitmen kesepakatan (MoU) di bidang peyiapan calon pekerja migran Indonesia  maka kerja sama ini akan lebih berkelanjutan,” ujar Sri Andayani.

Direktur LPK Bahana Inspirasi Muda Rizki menyampaikan, bahwa sejak tahun 2014, Lulusan LPK Bahana Inspirasi Muda telah bekerja di luar negeri dengan  total sebanyak 292 orang melalui skema G to G ke Jepang. Sedangkan untuk Tahun 2019 sebanyak 30 orang tersebar di Hiroshima, Tokyo, dan distrik lainnya di Jepang bekerja sebagai tenaga kesehatan.

Ia menambahkan, sebagai LPK yang mendukung Program Institusi Inkubator, saat ini terdapat 119 siswa dengan target pelatihan selama tujuh bulan. “Kami siap untuk membantu lembaga lainnya dalam rangka pelatihan Bahasa Jepang leveling N-4 dalam upaya menjawab tantangan memenuhi peluang kerja Luar Negeri.”  Kata Rizki.***(Humas/Bayu)

BP3TKI Bandung menggandeng Kemnaker untuk melatih PMI Purna di Kabupaten Subang

SUBANG, BNP2TKI (20/12) - - BP3TKI Bandung selalu berupaya untuk memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat pekerja migran. Salah bukti dari pelayanan tersebut adalah dengan selalu memikirkan dan berusaha memberikan jalan keluar bagaimana para pekerja migran indonesia yang sudah kembali ke tanah air untuk memanfaatkan uang yang telah dikumpulkan selama bekerja di Negara penempatan sebagai modal usaha.

Dengan dasar pemikiran diatas, BP3TKI Bandung bekerja sama dengan kementrian tenaga kerja melaksanakan kegiatan bertajuk “pemberdayaan terintegrasi PMI Purna dalam rangka bantuan penciptaan wirausaha baru melalui pemberdayaan tenaga kerja mandiri”.

Kegiatan yang dilaksanakan selama 3 hari mulai dari hari Rabu, 18 Desember 2019 ini diikuti oleh peserta sebanyak 20 PMI Purna dari daerah Subang. Pelatihan budi daya dan pembuatan pakan ikan lele dirasa cocok untuk dilaksanakan di Subang mengingat kondisi geografis daerah Subang yang asri sangat mendukung untuk usaha budidaya perikanan. Selain itu daerah subang juga dikenal sebagai kantong PMI khususnya untuk wilayah asia pasifik.

“Tujuan kegiatan ini sebagai bentuk perhatian dan sinergi antara kemnaker dengan BNP2TKI untuk menciptakan kesempatan kerja di sector informal dan mengembangkan kader-kader wirausaha baru yang mandiri dan produktif dengan mengoptimalkan sumber daya alam di daerah” ungkap Neng Wepi selaku kepala seksi perlindungan dan pemberdayaan BP3TKI Bandung.

Dalam kegiatan pelatihan ini, peserta mendapatkan berbagai ilmu dan informasi mulai dari kebijakan pemberdayaan tenaga kerja mandiri yang diberikan oleh Direktur Pemberdayaan BNP2TKI, Agustinus Gatot Hermawan, SH., MH, motivasi wirausaha oleh kepala BP3TKI Bandung, Delta, SH., MM, pelatihan manajemen keuangan disampaikan oleh Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan BP3TKI Bandung, Neng Wepi SH., MH strategi pemasaran dari Rumah kemasan, serta pelatihan budidaya dan pembuatan pakan ikan lele dari Bina Insan Mandiri.

Selain mendapatkan wawasan dan ilmu pengetahuan, nantinya peserta kegiatan akan mendapatkan bantuan dari kementerian ketenagakerjaan berupa mesin pembuat pakan ikan dan bantuan peralatan lainnya senilai 40 Juta Rupiah. Dengan diadakannya pelatihan ini, diharapkan bisa membentuk tekad dan kemampuan untuk melakukan kegiatan usaha dan mampu menciptakan lapangan kerja mandiri. ** (Humas / BP3TKI Bandung / Charly)