Denpasar, BNP2TKI (3/8/19) -- BP3TKI Bali melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komite 1 Bidang Hukum, DPD Provinsi Bali, Dinas Ketenagakerjaan Denpasar, Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali, dan pihak kepolisian di kantor BP3TKI Bali, Kamis (1/08). Agenda RDP tersebut adalah menindaklanjuti aspirasi masyarakat tentang adanya aktivitas Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) di Provinsi Bali dalam menempatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Sri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna M Wedasteraputra Suyasa III didampingi Kepala BP3TKI Bali, Soleh Hidayat. Wedakarna sangat mengapresiasi adanya koordinasi aktif antara BP3TKI, Dinas Ketenagakerjaan dan pihak Kepolisian.

"Isu penempatan oleh LPK memang menjadi tugas kita bersama," tegas Wedakarna.

Soleh Hidayat juga menyampaikan bahwa disela pertemuan dengan Komite 1 bidang hukum DPD Provinsi Bali beserta instansi lainnya tersebut, dilakukan pula pertemuan dengan beberapa LPK yang sedang melakukan aktivitas penempatan  Calon PMI.

"Penempatan PMI ke luar negeri dilakukan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang izinnya diterbitkan oleh instansi yang membidangi ketenagakerjaan," ucap Soleh.

Pertemuan selanjutnya diagendakan oleh Komite 1 Bidang Hukum DPD Provinsi Bali Wedakarna, yang secara khusus akan membahas tentang pembinaan bagi instansi yang membidangi ketenagakerjaan dan pelatihan. 

Wedakarna juga menyempatkan untuk melihat sekeliling kantor BP3TKI Bali, beserta tempat pelayanan bagi PMI, serta meninjau langsung kegiatan PAP (Pembekalan Akhir Pemberangkatan) yang dilakukan oleh BP3TKI Bali.

"Saya ingin mengikuti dan sekaligus melihat kegiatan PAP tersebut. Nanti akan ada jadwal khusus agar bisa melihat kegiatan tersebut," ungkap Wedakarna.**** (Humas/BP3TKI Bali/Agung)

-