Mataram, KP2MI (19/6) – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, secara resmi meluncurkan program MOVE-ID (Migration Opportunity, Vocation, and Development Indonesia) di Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) NTB, Kamis (19/6/2025).

MOVE-ID merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) dengan Pemerintah Republik Federal Jerman melalui Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Program ini hadir sebagai pusat layanan terpadu yang menyediakan informasi migrasi dan pelatihan vokasi bagi calon Pekerja Migran Indonesia asal NTB.

Dalam sambutannya, Iqbal menegaskan pentingnya akses informasi yang luas, lengkap, dan akurat bagi para calon Pekerja Migran Indonesia. Menurutnya, sebagian besar permasalahan yang dialami pekerja migran disebabkan oleh minimnya informasi sejak tahap perekrutan. “Dari 12 kasus, 10 di antaranya terjadi karena kesalahan informasi. Oleh karena itu, penyediaan informasi yang tepat sangat krusial,” ujar Iqbal.

Ia menambahkan, tantangan terbesar adalah memastikan masyarakat di seluruh wilayah NTB, termasuk daerah-daerah seperti Sape dan Bima di Sumbawa, dapat mengakses informasi tanpa harus datang langsung ke Mataram. Untuk itu, Gubernur Iqbal meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB, BP3MI NTB, dan GIZ agar berkolaborasi menyediakan sarana dan layanan informasi yang memadai. Sosialisasi masif pun dianggap penting agar masyarakat luas mengenal dan memanfaatkan layanan MOVE-ID.

“Harapannya, penempatan Pekerja Migran Indonesia nantinya dapat berlangsung dengan aman mulai dari proses dokumen, keberangkatan, hingga kepulangan ke tanah air,” tegas Iqbal.

Sementara itu, Kepala BP3MI NTB, Noerman Adhiguna, menjelaskan bahwa peluncuran MOVE-ID adalah implementasi dari kerja sama resmi antara KP2MI dan Pemerintah Jerman melalui GIZ yang ditandatangani pada 11 Maret 2025 di Jakarta. Program ini difokuskan untuk meminimalisir berbagai permasalahan dalam penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selama ini masih menjadi isu utama di NTB.

Menurut Noerman, MOVE-ID akan mengintegrasikan layanan informasi, pelatihan kompetensi, dan vokasi yang sangat dibutuhkan masyarakat. NTB dan Jawa Barat menjadi dua provinsi percontohan nasional untuk program ini. Selain itu, BP3MI NTB dan GIZ juga akan menggandeng berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program sebagai bukti komitmen negara dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia. * (Humas/BP3MI Nusa Tenggara Barat)

-