Jakarta, KemenP2MI (21/4) - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas). Penandatanganan MoU itu dilakukan oleh Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding dengan Menteri Imipas, Agus Andrianto di Kantor Kementerian Imipas, pada Senin (21/4/2025).

Menteri Karding mengatakan penandatanganan MoU itu dilakukan dengan harapan agar tak ada lagi kebocoran soal pekerja migran Indonesia yang berangkat secara nonprosedural atau ilegal.

“Banyak pekerja kita yang keluar terutama ke Arab Saudi dan Malaysia itu dengan menggunakan visa ziarah atau visa lancong. Ini kami sedang berdiskusikan bagaimana pola penanganannya di bandara ini supaya tidak banyak yang bocor di luar,” kata Menteri Karding usai pertemuan dengan Menteri Agus.

Selain itu, Menteri Karding menyoroti banyaknya pekerja migran Indonesia yang berangkat secara nonprosedural dan pulang ke Tanah Air dengan cara dideportasi.

Mereka, ungkap Menteri Karding, masih bisa berangkat bekerja secara nonprosedural ke beberapa negara.

“Jadi yang sudah pernah bekerja, lalu dia dideportasi, ada masalah di luar negeri terus balik, tanpa ada hukuman dalam tanda petik dia bisa berangkat lagi. Nah ini yang kita sedang atur,” ujar Menteri Karding.

Terkait dengan Working Holiday Visa (WHV), Menteri Karding menyebut pihaknya akan meminta adanya integrasi data dari Kementerian Imipas.

Sebab, masyarakat yang mengajukan Working Holiday Visa hanya perlu mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Imipas. Sehingga, mereka yang bekerja menggunakan Working Holiday Visa tidak terdata di KemenP2MI.

“Nah, selama ini yang terjadi adalah orang yang mau bekerja dengan Visa Working Holiday itu di Australia itu cukup rekomendasinya Imigrasi. Akibatnya tidak terdata di kementerian,” kata Menteri Karding.

Dalam pertemuan dan penandatanganan MoU itu, hadir pula Wamen Imipas Silmy Karim dan Wamen P2MI Christina Aryani dan Dzulfikar Ahmad Tawalla. ** (Humas)

-