Jakarta, KemenP2MI (6/8/2025) – Untuk memperkuat kemitraan bilateral antara Indonesia dan Australia, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) berpartisipasi di Indonesia-Australia Prosperity Expo 2025.

Kegiatan yang diselenggarakan di The Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Rabu (6/8/2025) dibuka oleh Wakil Duta Besar Australia, Gita Kamath, dan Wakil Menteri Perdagangan, Dyah Roro Esti,   ini bertujuan untuk memperkuat kemitraan yang sudah terjalin lama antara kedua negara, berfokus pada kolaborasi budaya, pertumbuhan ekonomi, dan keberlanjutan, dalam hubungan Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA).

Dalam sesi talkshow yang bertajuk “Unlocking Indonesia’s Creative Services Export: From Digital Talent to Skilled Workers”, Sekretaris Direktorat Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri KemenP2MI, Sri Andayani menyampaikan, KemenP2MI terus berupaya memperluas kerja sama dengan negara-negara penempatan melalui kerja sama bilateral maupun multilateral, salah satunya dengan Australia.

“Penempatannya tentu harus dengan prinsip ethical recruitment yang berbasis hak asasi manusia, sebagai salah satu bentuk pelindungan kepada pekerja migran Indonesia. Selama ini untuk Australia, skema penempatannya adalah melalui P3MI ataupun perseorangan,” ujar Yani, panggilan akrabnya.

Yani mengatakan, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, KemenP2MI perlu bersinergi dengan para stakeholders dalam menyiapkan pekerja migran sebelum bekerja di luar negeri.

“Penyiapan pekerja migran selama ini masih belum berdasarkan demand driver dari luar negeri. Jadi bagaimana KemenP2MI menyiapkan ini ke depannya, sehingga pada saat demand ada, supply nya bisa match. Ini membutuhkan sinergi dengan P3MI sebagai pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia dan juga lembaga pendidikan, bagaimana menyiapkan anak didiknya agar dapat diterima di dunia kerja,” jelas Yani.

Yani menyebutkan, salah satu tantangan KemenP2MI adalah terkait sertifikasi bagi pekerja migran Indonesia. 

“Sertifikasi kompetensi kerja yang dikeluarkan oleh BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) saat ini baru memenuhi kebutuhan dalam negeri. Tantangannya adalah bagaimana sertifikasi kita ini bisa diakui secara internasional seperti Filipina,” terang Yani.

Ke depannya, lanjut Yani, KemenP2MI akan terus menginisiasi upaya kerja sama dengan Australia, sepanjang adanya labor act yang mengatur pelindungan bagi tenaga kerja asing di negara tersebut.

“Di sisi lain, KemenP2MI juga terus me-rebranding pekerja migran Indonesia yang seolah-olah hanya untuk low kill atau high risk menjadi level profesional, dengan ditingkatkan kapasitasnya termasuk juga sertifikasinya,” tutup Yani. ** (Humas/SD)

-