Jakarta, BP2MI (31/7) - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) hadir dalam trilateral meeting atau pertemuan tiga pihak bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) secara hybrid di Ruang Rapat Adelina Sau BP2MI, Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Ada pun trilateral meeting adalah forum untuk mensinergikan dan mengkonsolidasikan rencana prioritas pembangunan yang akan dituangkan dalam RKP dengan rencana program dan kegiatan Kementerian/Lembaga  (K/L) yang akan dituangkan dalam Renja K/L yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKA K/L dan APBN.

Hadir via Zoom, Direktur Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas, Nur Hygiawati Rahayu yang menyampaikan arahan dan paparan pembukaan.

“Sebelumnya kami sudah melakukan diskusi-diskusi dengan BP2MI terkait penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri yang sebaiknya kita proyeksikan terlebih dahulu. Harus ada strategi spesifik terkait negara tujuan, termasuk jika ada regulasi yang dapat dimasukkan dalam RPJMN. Intinya kita semua ingin mengarah pada tercapainya perencanaan pembangunan nasional,” ungkap Nur.

Disambungnya lagi bahwa terkait usulan BP2MI untuk penambahan anggaran, sebaiknya saat ini dapat difokuskan kepada solusi apa yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan masalah.

“Misalnya saja BP2MI dapat berdiskusi dengan instansi terkait atau aparat penegak hukum untuk menyelesaikan masalah Pekerja Migrqn Indonesia nonprosedural, guna mengurangi beban anggaran BP2MI terkait penanganan Pekerja Migran Indonesia,” lanjut Nur.

Hal ini merupakan tanggapan pernyataan Sekretaris Utama BP2MI, Rinardi yang menyampaikan bahwa BP2MI mengusulkan penambahan anggaran TA 2025, salah satunya untuk alokasi belanja pegawai baru yang dibutuhkan di kantor-kantor BP3MI di daerah yang merupakan kantong-kantong penempatan Pekerja Migran Indonesia.

“Ini adalah bentuk perjuangan kita bersama karena BP2MI berkiprah untuk mengedepankan pelayanan pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Kami mohon dukungan karena untuk memasuki renstra baru 2025 kami akan melakukan penguatan-penguatan fungsi pelindungan, penempatan, dan pemberdayaan, yang akan diusulkan ke Kemenpan,” jelas Rinardi.

Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama BP2MI, Sri Andayani telah menjelaskan secara rinci rancangan pagu anggaran TA 2025, termasuk usulan penyesuaian prioritas nasional BP2MI dan usulan penambahan anggaran.

Perwakilan dari Direktorat Jenderal Anggaran, Kemenkeu, Muslikhudin, turut menanggapi bahwa hampir semua K/L mengusulkan penambahan anggaran.

“Terkait anggaran, kami melihat kebijakan dari Menteri Keuangan untuk mendorong melakukan efisiensi. Jika saya melihat usulan program kerja BP2MI, masih ada beberapa program yang bisa diefisiensikan, misalnya terkait sosialisasi tentang penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia, bisa dilakukan oleh BP3MI di daerah sehingga dapat mengurangi beban anggaran,” tutup Muslikhudin.

Sekretaris Utama Rinardi dalam pernyataan penutupnya mengungkapkan terima kasih atas masukan-masukan yang baik dari semua pihak sehingga BP2MI dapat memperbaiki diri dalam hal keuangan dan berubah menjadi lebih baik dalam melakukan pelayanan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia. ** (Humas/MIT)

-